WARTALENTERA – Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa partainya tidak akan menjadi oposisi, meskipun tidak bergabung dalam kabinet pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Sikap tersebut ditegaskan dalam pidato politiknya saat penutupan Kongres Ke-6 PDIP di Bali Nusa Dua Convention Center, Badung, Bali, Sabtu (2/8/2025).
“Peran kita adalah memastikan bahwa pembangunan nasional tetap pada rel konstitusi,” ujar Megawati di hadapan ribuan kader PDIP dari seluruh Indonesia.
Megawati menjelaskan bahwa keputusan itu merupakan hasil sikap politik resmi partai yang ditetapkan dalam kongres. PDIP akan berperan sebagai penyeimbang konstitusional yang kritis terhadap kebijakan pemerintah.
Dalam sistem pemerintahan presidensial seperti di Indonesia, menurut Megawati, tidak dikenal istilah oposisi dan koalisi sebagaimana dalam sistem parlementer. Ia menegaskan bahwa demokrasi Indonesia harus berpijak pada kedaulatan rakyat dan konstitusi, bukan blok-blokan kekuasaan.
“Demokrasi Indonesia bukanlah demokrasi blok-blokan kekuasaan, tetapi demokrasi yang bertumpu pada kedaulatan rakyat dan konstitusi,” katanya.
Lebih lanjut, Megawati menyebut PDIP adalah partai ideologis yang berpihak pada rakyat dan berkomitmen menjaga pembangunan nasional tetap berada dalam koridor konstitusi dan nilai-nilai Pancasila, keadilan sosial, dan hukum.
“Konstitusi itu yang paling tinggi,” tegas Presiden ke-5 Republik Indonesia itu.
Meskipun tidak masuk dalam Kabinet Merah Putih, PDIP menyatakan akan mendukung kebijakan pemerintah yang pro rakyat, namun tetap akan bersikap tegas dan kritis terhadap segala bentuk penyimpangan.
“Kita akan bersuara lantang jika ada kebijakan yang tidak sesuai dengan amanat penderitaan rakyat,” ujarnya.
Dalam kongres yang juga mengesahkan Megawati sebagai Ketua Umum PDIP untuk periode 2025–2030 itu, disepakati pula agenda rapat komisi-komisi guna merumuskan arah kebijakan partai ke depan.
Dalam pidatonya, Megawati juga menekankan pentingnya kesetiaan kader. Ia meminta kader yang tidak siap patuh terhadap instruksinya agar mundur secara ksatria dari partai.
“Selalu jalankan instruksi saya dengan penuh kesetiaan. Kalau tidak siap, lebih baik mundur secara ksatria,” tegasnya.
Megawati menolak partainya dijadikan tempat berlindung dari kesalahan pribadi atau sarana mengejar kekuasaan dan kekayaan.
“Jangan diabaikan, ingat, musuh kita bukan hanya kekuatan dari luar, seperti yang tadi saya bayangkan, kondisi global,” ujarnya.
Ia mengaku bahwa kepercayaan sebagai ketua umum bukanlah suatu pujian, melainkan beban ideologis yang harus dijaga.
“Saya bukan ketua umum yang untuk dilayani. Saya adalah ketua umum supaya saya selalu dipercaya menjaga api ideologi agar tidak padam,” tandas Megawati. (kom)
