WARTALENTERA – Para Menteri dan Kepala Lembaga Kabinet Merah Putih resmi dilantik hari ini, Senin (21/10/2024). Salah satu kementerian yang dibentuk kembali setelah 10 tahun ditiadakan yakni Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Presiden Prabowo menunjuk Maruarar Sirait.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait lahir di Medan, pada 23 Desember 1969, yang merupakan putra dari Sabam Sirait. Ara memiliki latar belakang pendidikan sebagai lulusan jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Katolik Parahyangan, Bandung tahun 1996.
Masa muda Maruarar Sirait dilalui tanpa hambatan. Saat duduk di bangku kuliah, ayah dari dua anak itu aktif di organisasi kemahasiswaan, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI). Melalui organisasi kampus tersebut, Ara banyak belajar mengenai dunia politik yang sarat akan negosiasi dan diskusi. Tak hanya melalui GMKI cabang Bandung, Ara juga bergabung dengan Resimen Mahasiswa Unpar yang kemudian menjebloskannya dalam partai politik sejak tahun 1999.
Tumbuh dalam keluarga politisi dan juga memiliki pemikiran yang tajam dalam dunia politik, tahun 1999 Ara pun mencoba memulai karir politiknya dengan bergabung dalam partai PDI-P.
Itu mengantarkan Maruarar menjabat komisi XI di DRP RI selama empat periode yang cukup panjang yakni pada tahun 1999-2004, 2004-2009, 2009-2014, dan 2014-2019.
Pada 2023, dia mendapatkan kepercayaan besar dengan ditunjuk sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Anti Mafia Sepak Bola oleh Erick Thohir untuk menumpas aksi pengaturan skor atau mafia sepak bola Indonesia.
Penunjukan Ara sebagai ketua satgas ini bukan tanpa alasan, mengingat rekam jejaknya sebagai mantan Ketua Steering Committee Piala Presiden 2015-2019.
Selain berkarir di dunia politik, Mararuar juga menjadi komisaris utama PT Potenza Sinergi dan pernah menduduki posisi sebagai Manager Koperasi Keluarga Besar Mahasiswa (KKBM) di Unpar Bandung.
Sebelum bergabung bersama Gerindra, Maruarar merupakan eks senior politikus partai PDI-P. Pada Pilpres 2024 lalu, dirinya kerap mendukung kandidat Prabowo-Gibran karena mengikuti jalan politik Presiden Jokowi, hingga akhirnya memutuskan keluar dari PDI-P yang sudah berseberangan dengan Jokowi.
Walaupun dirinya dikenal dekat dengan Presiden Jokowi selama 10 tahun bertugas, namun dirinya belum berkesempatan bergabung dalam kabinet kementeriannya.
Kembalinya Kementerian yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman sebagai kementerian tersendiri setelah 10 tahun tentunya menjadi angin segar bagi masyarakat yang selama ini bermimpi untuk memiliki hunian pertama dan terjangkau.
Impian rakyat itulah yang menjadi fokus tugas pertama dari seorang Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk menyiapkan rencana pelaksanaan Program 3 Juta Rumah setiap tahun yang dicanangkan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran.
Program 3 Juta Rumah setiap tahunnya ini terdiri atas dua juta rumah di pedesaan dan satu juta apartemen di perkotaan yang diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengatasi backlog perumahan.
Untuk mewujudkan program tersebut, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman juga bertugas untuk melakukan koordinasi dan penjajakan dengan pemerintah daerah dan BUMN agar aset-aset seperti pasar dan stasiun kereta api dapat dimanfaatkan untuk pembangunan apartemen berkonsep transit oriented development (TOD). (vit)
