WARTALENTERA – Konferensi Tingkat Tinggi Developing Eight atau KTT D8 direncanakan akan digelar di Jakarta pada April 2026 mendatang. Saat ini, Pemerintah Indonesia tengah menyusun substansi pertemuan dan mengharapkan hasil kerja sama konkret, khususnya dalam penguatan ekonomi antarnegara anggota.
“Kita sedang menyusun substansinya. Intinya adalah bagaimana menjadikan KTT kali ini sebagai satu yang sifatnya konkret ya. Kemudian ada hasil-hasil yang nyata,” ujar Sugiono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/2/3036).
Sugiono menegaskan bahwa KTT D8 tahun ini diarahkan untuk menghasilkan langkah nyata yang berdampak langsung bagi negara anggota. Salah satu fokus utama yang ingin dicapai adalah memperkuat kerja sama ekonomi antarnegara anggota.
Menurutnya, setiap negara anggota memiliki potensi ekonomi yang besar dan saling melengkapi.
“Karena masing-masing negara anggota ini punya kekuatan ekonomi masing-masing, yang kalau misalnya dipadukan itu justru merupakan satu kekuatan yang besar,” ujarnya.
Terkait lokasi penyelenggaraan, Sugiono menyebut KTT D8 rencananya akan digelar di Jakarta dengan mencari lokasi yang representatif.
Sementara itu, Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Arief Havas Oegroseno menyampaikan pemerintah RI telah menyiapkan sejumlah agenda penting dalam rangkaian kegiatan KTT D8 tahun ini.
Selain KTT D-8, Indonesia juga akan menggelar Ocean Impact Summit yang akan berlangsung di Bali. Havas mengungkapkan Indonesia mengusulkan agar isu kelautan menjadi agenda baru dalam kerja sama D8.
Menurutnya, seluruh negara anggota D8 merupakan negara yang memiliki wilayah laut, namun selama ini isu tersebut belum menjadi fokus pembahasan bersama.
“Jadi negara D8 itu semua punya laut, tapi D8 tidak pernah membahas mengenai laut. Jadi kita ingin D8 tahun ini juga punya agenda mengenai kelautan dunia. Itu sudah masuk di agenda,” kata Havas.
Terkait kehadiran para kepala negara anggota D8, Havas mengatakan pemerintah telah mengirimkan undangan resmi. Namun, ia belum dapat menyampaikan konfirmasi kehadiran para pemimpin negara kepada publik.
“Kita sudah kirim undangan. Jadi kita belum bisa sampaikan ke publik,” katanya.
D-8 sendiri merupakan organisasi kerja sama pembangunan yang didirikan pada 1997 oleh delapan negara berkembang yang sebagian besar tergabung dalam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).
Negara anggota meliputi Bangladesh, Mesir, Indonesia, Iran, Malaysia, Nigeria, Pakistan, dan Turki. Organisasi ini dibentuk untuk memperkuat kerja sama di bidang ekonomi, perdagangan, dan pembangunan demi menciptakan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. (inx)
