WARTALENTERA – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan rasio utang RI masih aman meski nominalnya meningkat.
Diketahui, hingga 31 Desember 2025 total utang pemerintah tercatat sebesar Rp9.637,90 triliun atau setara 40,46 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Itu ditegaskan dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera di Jakarta. Purbaya membandingkan rasio Indonesia dengan sejumlah negara kawasan.
Diketahui, rasio utang Malaysia tercatat berada di kisaran 64 persen terhadap PDB pada 2025. Thailand mencatat rasio utang sekitar 63,5 persen PDB. Sementara itu, Singapura mencatat rasio utang jauh lebih tinggi, sekitar 165-170 persen PDB.
“Dengan standar itu, kita masih aman,” kata Purbaya di Gedung DPR RI Jakarta, Rabu (18/2/2026). Dia juga menegaskan defisit anggaran tetap dijaga di bawah 3 persen terhadap PDB. Pemerintah sengaja memanfaatkan ruang defisit yang tersedia untuk mendorong pemulihan dan pembalikan arah ekonomi. “Jadi strategi kita adalah memaksimalkan defisit yang ada untuk memastikan ekonomi berbalik arah. Dan memastikan ekonomi berbalik arah kan. Itu sebetulnya strategi yang amat smart. Kita enggak lewatin 3 persen, ekspansi fiskal, kasih stimulus ke ekonomi, ekonominya balik,” katanya.
Dia memandang pendekatan tersebut sebagai langkah yang tepat untuk menjaga momentum pertumbuhan tanpa melampaui batas disiplin fiskal.
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Pastikan Rehab dan Rekon Pascabencana Sumatra Lancar
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menegaskan komitmennya dalam mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana alam di wilayah Sumatera.
Itu ditegaskan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi terkait Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera yang digelar di Gedung DPR RI, hari yang sama.
Dalam forum tersebut, Kementerian PU hadir sebagai bagian dari Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam Sumatera yang dipimpin oleh Kementerian Dalam Negeri.
Dody menyampaikan bahwa progres penanganan pascabencana di wilayah Sumatera menunjukkan capaian signifikan di berbagai sektor. Pada sektor layanan dasar, progres air baku dan air bersih telah mencapai 71 persen, dengan 153 dari 176 unit SPAM (87 persen) kembali fungsional.
Di sektor konektivitas, jalan dan jembatan nasional telah 100 persen berfungsi kembali. Sementara itu, jalan daerah telah mencapai progres 93 persen dan jembatan daerah 63 persen.
Untuk sektor sumber daya air, 25 dari 31 daerah irigasi terdampak saat ini dalam penanganan dengan progres 81 persen. Seluruh TPA dan IPLT terdampak juga telah ditangani 100 persen. Adapun pembangunan 1.301 unit rumah hunian telah mencapai progres rata-rata 64 persen dan ditargetkan selesai pada Februari 2026.
Dody menegaskan, kebutuhan anggaran penanganan bencana periode 2025–2029 teridentifikasi sebesar Rp73,98 triliun, dengan alokasi Rp4,87 triliun untuk fase tanggap darurat dan Rp69,10 triliun untuk tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Sebaran kebutuhan tersebut meliputi Aceh Rp39,59 triliun, Sumatera Utara Rp17,35 triliun, dan Sumatera Barat Rp17,03 triliun. (vit)
