WARTALENTERA — Badan Gizi Nasional (BGN) membuka akses pengecekan data penerima manfaat Program MBG (Makan Bergizi Gratis) sekaligus menyiapkan integrasi data nasional berbasis sistem terpadu untuk meningkatkan akurasi dan transparansi program.
Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya mengatakan BGN berperan sebagai pengguna data yang mengintegrasikan berbagai sumber data dari kementerian/lembaga tanpa mengambil alih kewenangan masing-masing.
“BGN adalah pengguna data. Kami membutuhkan data yang terintegrasi agar seluruh kementerian memiliki acuan yang sama,” ujarnya dalam keterangan yang dikutip Jumat (24/4/2026).
Data penerima manfaat MBG saat ini berasal dari sejumlah wali data, yakni Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk peserta didik, Kementerian Agama Republik Indonesia untuk madrasah dan pesantren, serta Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
Sebagai langkah percepatan validasi, BGN membuka laman validasidata.bgn.go.id yang dapat diakses oleh pemerintah daerah, sekolah, hingga posyandu untuk memastikan data penerima manfaat telah tercatat.
“Silakan dicek apakah wilayah atau sekolah sudah terdata. Ini langkah awal percepatan validasi,” kata Sony.
Ke depan, BGN akan mengembangkan sistem integrasi berbasis Application Programming Interface (API) yang memungkinkan penggabungan data dari berbagai kementerian dalam satu platform.
Sistem ini akan memungkinkan akses data secara real-time oleh pemerintah pusat hingga daerah, termasuk untuk memantau jumlah penerima manfaat, cakupan layanan, serta wilayah yang belum terjangkau.
Dengan integrasi tersebut, BGN menargetkan pelaksanaan Program MBG dapat berjalan lebih tepat sasaran, transparan, dan terukur dalam mendukung peningkatan gizi masyarakat.
Penetapan wilayah prioritas
Lebih lanjut Sony memastikan, pelaksanaan Program MBG berjalan tepat sasaran melalui pemanfaatan data wilayah prioritas yang telah divalidasi bersama kementerian dan lembaga terkait. Penentuan prioritas dilakukan berdasarkan data wilayah rawan pangan, tingkat kemiskinan, serta prevalensi masalah gizi di berbagai daerah.
“Dari data yang kami terima, terdapat wilayah rawan pangan, wilayah dengan penduduk miskin, serta daerah dengan prevalensi masalah gizi yang menjadi dasar penentuan prioritas pelaksanaan program,” ujar Sony dalam Rapat Koordinasi Lintas Kementerian di Jakarta, Kamis (23/4/2026).
Ia menjelaskan bahwa data tersebut mencakup ratusan kabupaten/kota yang menjadi fokus intervensi, dan akan digunakan sebagai acuan dalam distribusi program MBG di lapangan.
“Data-data ini kami gunakan agar pelaksanaan program MBG benar-benar terarah kepada wilayah yang membutuhkan, khususnya daerah rawan pangan, penduduk miskin, dan wilayah dengan masalah gizi,” jelasnya.
Menurutnya, pendekatan berbasis data ini penting untuk memastikan bahwa kelompok rentan, seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan santri, dapat terlayani secara optimal.
“Dengan data yang terarah, intervensi program dapat difokuskan kepada kelompok yang paling membutuhkan,” tambahnya.
BGN menegaskan bahwa pemanfaatan data wilayah prioritas ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan efektivitas program sekaligus memastikan pemerataan akses layanan gizi di seluruh wilayah Indonesia.
Rapat koordinasi lintas kementerian ini juga dihadiri oleh Wakil Menteri Agama Dr. K.H. Romo R. Muhammad Syafi’i, S.H., Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala BKKBN RI Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, S.Sos., serta Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kementerian Kesehatan dr. Maria Endang Sumiwi, MPH. (inx)
