WARTALENTERA – Papua hingga hari ini masih menjadi ruang perebutan narasi politik paling kompleks di Indonesia. Di satu sisi, negara terus menunjukkan komitmennya melalui pembangunan besar-besaran, kucuran dana triliunan rupiah, pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, hingga penguatan ekonomi masyarakat.
Namun di sisi lain, narasi negatif mengenai Papua tetap berkembang, bahkan sering mengabaikan fakta bahwa negara sesungguhnya sedang bekerja keras membangun wilayah paling timur Indonesia tersebut.
Dalam perspektif politik nasional, Papua bukan sekadar persoalan keamanan, melainkan juga persoalan legitimasi negara. Oleh karena itu, pembangunan daerah itu sejatinya merupakan bagian dari strategi geopolitik nasional untuk memastikan kehadiran negara tetap dirasakan masyarakat di wilayah perbatasan dan daerah strategis.
Data pemerintah menunjukkan sejak 2002 hingga 2026, total alokasi dana Otonomi Khusus (Otsus) dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) mencapai sekitar Rp192,55 triliun. Angka tersebut menunjukkan bahwa Papua memperoleh perhatian sangat besar dari negara.
Dana itu digunakan untuk pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, hingga pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, bandara, listrik, telekomunikasi, sanitasi, dan pembukaan akses wilayah terpencil. Kehadiran jalan Trans Papua, pembangunan bandara perintis, fasilitas kesehatan, sekolah, hingga program pemberdayaan masyarakat merupakan bukti konkret bahwa negara tidak meninggalkan Papua.
Rekonsiliasi politik negara
Melalui Undang-Undang Otonomi Khusus, pemerintah sebenarnya telah memberikan ruang yang luas bagi masyarakat setempat untuk menentukan arah pembangunan daerahnya sendiri. Otsus bukan hanya instrumen administratif, melainkan juga bentuk rekonsiliasi politik negara terhadap berbagai ketimpangan historis pembangunan.
Selama bertahun-tahun memang muncul kritik bahwa pembangunan Indonesia terlalu “Jawa-sentris”. Akibatnya, kawasan timur Indonesia, mengalami keterlambatan pembangunan dibanding wilayah lain. Pemerintah kini mencoba mengoreksi ketimpangan tersebut dengan mempercepat pembangunan Papua secara masif.
Keamanan dan politik lokal
Masalah Papua ternyata tidak sesederhana soal pembangunan fisik saja. Persoalan terbesar justru terletak pada faktor keamanan dan tata kelola politik lokal. Di lapangan, pembangunan Permata Timur Indonesia tersebut menghadapi ancaman serius dari kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM).
Berbagai aksi kekerasan yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir memperlihatkan bahwa sasaran mereka bukan hanya aparat keamanan, tetapi juga warga sipil, tenaga kesehatan, guru, pekerja pembangunan, hingga fasilitas umum.
Tragedi pembunuhan pekerja PT Istaka Karya di Nduga pada 2018 menjadi salah satu contoh paling brutal. Puluhan pekerja proyek jalan Trans Papua dibunuh saat negara sedang membuka keterisolasian wilayah pedalaman Papua.
Serangan terhadap guru, tenaga kesehatan, pembakaran sekolah, gereja, hingga pembunuhan pilot sipil menunjukkan bahwa konflik Papua telah menyasar simbol-simbol pelayanan publik dan kemanusiaan.
Dari perspektif politik militer, kondisi ini memperlihatkan bahwa konflik tersebut bukan lagi sekadar isu separatisme klasik, tetapi telah berkembang menjadi perang perebutan legitimasi dan pengaruh terhadap masyarakat sipil. OPM dari front bersenjata memahami bahwa pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik akan memperkuat legitimasi negara di mata masyarakat.
Oleh karena itu, proyek pembangunan dan aparat pelayanan publik sering dijadikan target serangan. Di sinilah peran TNI menjadi sangat strategis. Kehadiran TNI di Papua tidak dapat dilihat semata-mata dalam konteks operasi tempur.
Dalam doktrin Operasi Militer Selain Perang (OMSP), TNI juga menjalankan fungsi sosial, teritorial, dan pembangunan. Prajurit TNI di Papua bukan hanya melakukan operasi keamanan, tetapi juga mengajar anak-anak di pedalaman, membuka akses air bersih, memberikan pelayanan kesehatan gratis, membantu distribusi logistik, membangun infrastruktur desa, hingga mendukung ketahanan pangan masyarakat.
Strategi ini menunjukkan bahwa pendekatan keamanan di sana telah bergeser dari pola “hard approach” menuju kombinasi keamanan dan kesejahteraan. Negara menyadari bahwa stabilitas tidak mungkin tercapai hanya melalui operasi militer, tetapi juga melalui peningkatan kesejahteraan rakyat.
Evaluasi Otsus
Meski demikian, tantangan terbesar justru berada di aspek tata kelola anggaran dan elite lokal. Besarnya dana Otsus tidak otomatis menjamin kesejahteraan masyarakat apabila terjadi korupsi, penyalahgunaan anggaran, atau distribusi pembangunan yang tidak tepat sasaran.
Sungguh ironi. Negara menggelontorkan dana sangat besar, tetapi manfaatnya belum sepenuhnya dirasakan merata oleh masyarakat akar rumput. Sebagian masyarakat tetap hidup dalam keterbatasan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.
Situasi ini kemudian dimanfaatkan oleh kelompok separatis untuk membangun propaganda bahwa negara gagal hadir di Papua. Oleh karena itu, pemerintah pusat harus berani melakukan evaluasi serius terhadap pengelolaan dana Otsus.
Pengawasan harus diperketat agar anggaran benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, bukan hanya berputar di lingkar elite politik lokal. Papua membutuhkan kombinasi tiga pendekatan sekaligus: pembangunan, keamanan, dan keadilan sosial. Ketiganya tidak dapat dipisahkan.
Pembangunan tanpa keamanan akan terus terganggu oleh konflik bersenjata. Keamanan tanpa kesejahteraan hanya akan melahirkan ketidakpuasan baru. Sementara kesejahteraan tanpa tata kelola yang bersih akan melahirkan korupsi dan ketimpangan.
Maka, narasi yang dibangun haruslah objektif dan komprehensif. Papua bukan semata-mata daerah konflik, tetapi juga wilayah dengan potensi besar yang sedang dibangun negara secara serius. (inx)
