WARTALENTERA – Di tengah maraknya gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang menekan daya beli masyarakat di berbagai sektor, industri ritel diyakini masih mampu bertahan. Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) memproyeksikan adanya penurunan pada target pertumbuhan sektor ritel di Indonesia, sebesar 4,8% pada tahun 2024.
Tahun lalu, pertumbuhan sektor ritel mencapai kisaran 5,3%. Ketua Umum Aprindo, Roy Nicholas Mandey, mengungkapkan bahwa kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor ekonomi. Termasuk, tren deflasi yang terjadi selama lima bulan di awal tahun, serta dampak dari transisi pemerintahan.
Menurutnya, deflasi yang berlangsung dalam lima bulan terakhir telah mengakibatkan penurunan permintaan domestik, yang membuat konsumsi rumah tangga melambat. Baru pada Oktober 2024, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan adanya inflasi, yang menandakan permintaan mulai kembali.
Namun, akibat dari periode deflasi yang panjang tersebut, proyeksi pertumbuhan ritel untuk 2024 diperkirakan akan turun dibandingkan dengan 5,2% – 5,3% yang tercapai tahun lalu. “Deflasi ini bukan berarti harga-harga naik, tetapi daya beli masyarakat yang turun. Sebagian besar karena banyaknya PHK. Lebih dari 50 ribu pekerja terkena dampak PHK dalam periode ini, yang turut menahan belanja masyarakat,” ujar Roy saat ditemui di Jakarta Pusat, dikutip Kamis (14/11/2024).
Dirinya meyakini, usaha ritel masih mampu bertahan di tengah gelombang PHK yang menerpa sektor-sektor lain. “Kita belum melakukan PHK karena kita bukan padat karya. Tetapi, kita memberikan informasi, dalam berbagai kesempatan kita sampaikan bahwa perlu dijaga juga sektor-sektor penyangga ekonomi seperti kami ini, sektor ritel ini penyangga ekonomi,” tegasnya.
Pada sektor ritel, lanjut Roy, penutupan sejumlah usaha bukan dikarenakan perusahaannya bangkrut. Namun hal ini biasanya terjadi lantaran adanya relokasi atau mengganti model bisnis.
Menurut Roy, penutupan bisnis ritel memang pernah terjadi pada saat pandemi COVID-19. Namun setelahnya, banyak ritel yang melakukan efisiensi dengan mengubah format bisnis.
“Setelah masa pandemi, itu rata-rata kita berusaha untuk efisiensi atau kita relokasi, atau kita bekerja sama dengan suplier untuk rebranding. Jadi langkah-langkah yang sifatnya untuk bertahan,” imbuhnya.
Dirinya berharap, daya tahan sektor ritel juga didukung adanya pemberian subsidi upah, subsidi suku bunga, maupun subsidi pajak fiskal untuk bisa mendorong daya beli masyarakat dan menjaga industri ritel agar terus tumbuh. Terkait dengan proyeksi industri ritel pada 2025, Roy mengatakan, hal ini sangat tergantung dengan kinerja kabinet baru, di mana pemerintah mulai menghidupkan kembali program-program lama dan juga makan bergizi gratis.
“Pemerintahan baru sekarang kan sudah mulai menggerakkan sektor ekonomi, menggerakkan lagi BLT yang diteruskan, bahkan nanti mau ada program makan bergizi gratis itu. Itu bisa menarik pekerja dan menambah penghasilan,” yakinnya.
Sementara itu, Kementerian Perdagangan (Kemendag) mendorong penguatan kemitraan strategis usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), seperti toko kelontong tradisional, dengan pelaku usaha grosir ritel modern. Menteri Perdagangan Budi Santoso menyampaikan, toko kelontong tradisional merupakan salah satu bentuk UMKM yang mendukung kekuatan ekonomi rakyat paling riil.
UMKM berpotensi memberikan dampak yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan ekonomi nasional. “Pemerintah berkomitmen meningkatkan kemitraan UMKM dengan pelaku usaha besar. UMKM, khususnya toko kelontong tradisional, memilki jumlah yang cukup besar, yakni mencapai 90 persen dari ritel di Indonesia. UMKM mampu menyerap tenaga kerja hingga 97 persen. Jadi, kedua pihak harus saling bekerja sama saling menguntungkan,” ajak Budi.
Mendag Budi memaparkan, toko kelontong tradisional berpotensi memberikan dampak yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan ekonomi nasional. Berdasarkan data Eruromonitor pada
2022, toko kelontong tradisional menjadi ritel yang paling banyak jumlahnya di Indonesia.
Pada tahun
tersebut, jumlah toko kelontong tercatat sebanyak 3,94 juta atau setara dengan 98,78 persen dari
seluruh ritel di Indonesia. Mendag mengimbau, pelaku ritel modern untuk berkolaborasi, memperluas cakupan kemitraan dengan UMKM.
Cakupan kemitraan tersebut bukan hanya dalam hal penyediaan pasokan barang, tetapi juga dalam bentuk pelatihan-pelatihan terkait manajemen ritel yang baik kepada warung UMKM yang menjadi mitra. Selain itu, pelaku usaha besar perlu bekerja sama dengan UMKM produksi agar terus tumbuh.
“Kalau jalur distribusi tumbuh, UMKM produksi juga akan tumbuh. Jadi, kemitraan bukan hanya dengan UMKM ritel, tetapi juga UMKM produksi sehingga mampu mendukung industri dalam negeri,” ajaknya. (sic)
