WARTALENTERA-Sejumlah kepala daerah yang merupakan kader dari PDIP tetap hadir dalam acara retret. Padahal, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sudah tegas melarang melalui surat instruksi agar para kader PDIP yang menjadi kepala daerah agar tidak mengikuti retret kepala daerah di Komplek Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, 21-28 Februari 2025.
Keputusan itu muncul, diduga karena adanya kekecewaan Megawati usai penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto oleh KPK. Namun, beberapa kepala daerah dari PDIP ternyata diketahui ada yang tetap hadir mengikuti acara.
Mereka yakni, Bupati Sukoharjo Etik Suryani, Bupati Kendal Dyah Kartika Permatasari, Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma, dan Bupati Cirebon Imron. Kehadiran Imron menjadi sorotan karena sebelumnya ia menyatakan akan mematuhi instruksi partai.
Sebelumnya, Megawati mengeluarkan surat instruksi bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang meminta kepala daerah PDIP menunda keberangkatan dan menjaga komunikasi dengan partai. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengungkapkan, dari total peserta retret, 53 orang tidak hadir.
Namun, dengan total 159 kepala dan wakil kepala daerah dari PDIP, Bima menduga ada lebih banyak kader PDIP yang tetap hadir. “Harusnya sih ada ya (kepala daerah dari PDIP yang hadir). Karena terdata jumlahnya lebih dari angka ini (47 yang tidak hadir tanpa alasan). Jadi, bisa saja ada di dalam. Ya, kami belum cek lagi. Bisa saja ada,” kata Bima Arya.
Menyoroti adanya instruksi dan larangan PDIP agar kepala daerah tidak mengikuti retret, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut, kepala daerah yang tidak mengikuti retreat di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah rugi karena tidak mengambil momentum. “Kepentingan daerah ini lebih penting dan inilah kepentingan bangsa, kepentingan untuk rakyat masing-masing. Jadi kalau yang nggak mengambil bagian rugi sendiri nanti,” ucap Tito dalam keterangannya di hadapan awak media, Sabtu (22/2/2025).
Menurutnya, sejumlah kepala daerah yang tidak hadir pada retreat di Akmil, Magelang, Jawa Tengah akan kehilangan momentum untuk mendapatkan teman baru. “Mereka kehilangan momentum untuk mendapatkan teman baru, mengenal para menteri, dan juga kenal dengan gubernur misalnya, kehilangan momentum itu,” ungkapnya.
Ia juga menyebut, para kepala daerah akan kehilangan koneksi. “Setelah itu (Tidak datang retreat), ya nanti ya, mereka harus cari sendiri jalur untuk kenal atau mungkin kita carikan alternatif lain dengan membuat zoom meeting. Tapi zoom meeting itu tidak keluar chemistry-nya, kalau di sini mereka keluar chemistry-nya,” sambungnya.
Tito menambahkan, sejumlah kepala daerah yang tidak hadir pada retreat ada yang tanpa keterangan hingga karena kebijakan partainya. “Yang nggak hadir ini kan yang belum ada keterangan, bisa mungkin karena gangguan perjalanan atau masalah kebijakan partainya. Saya menganggap kegiatan orientasi kepala daerah ini sangat penting, bukan kepentingan pusat, kepentingan daerah itu sendiri,” katanya lagi.
Kader PDIP Tunggu Arahan Ketum
Sementara itu, Wali Kota (Walkot) Yogyakarta Hasto Wardoyo menyebut 55 kepala daerah kader PDIP telah bersiap di Magelang, Jawa Tengah (Jateng). Mereka menunggu arahan dari DPP PDIP terkait waktu untuk mengikuti Retret Kepala Daerah di Akmil Magelang.
“Tadi kan sudah dijelaskan oleh Mas Pram (Pramono Agung) bahwa kita semua ini siap untuk mengikuti retret dan waktunya kapan masuknya akan ditentukan,” kata Hasto, melansir detik, Sabtu (22/2/2025).
Para kepala daerah tersebut kini tengah menunggu terkait kepastian kapan mereka masuk arena retret. Hasto menyebut ada komunikasi intens yang dilakukan PDIP dengan pemerintah dan penyelenggara.
“Makanya semua ini ada standby di sekitar sini. Kemudian komunikasi intens diwakili Mas Pram dengan pemerintah maupun dengan penyelenggara,” sambung Hasto.
Ia mengatakan, komunikasi yang dilakukan sudah mewakili dua arah. Puluhan kepala daerah kader PDIP ini masih menunggu hasil komunikasi tersebut.
“Mewakili kami-kami yang di sini standby untuk masuk. Kemudian juga mewakili keputusan-keputusan yang ada di DPP. Juga, mengkomunikasikannya dengan pemerintah pusat dan penyelenggara, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri,” kata mantan Bupati Kulon Progo ini.
Diberitakan sebelumnya, 55 kepala daerah kader PDIP tersebut terdiri atas 2 gubernur dan 53 bupati/wali kota. Kedua gubernur tersebut adalah Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Bali I Wayan Koster.
Belum Ada Putusan Soal Sanksi
Sementara itu, Ketua DPP PDIP Bidang Perekonomian Said Abdullah sebelumnya mengatakan, belum ada putusan mengenai sanksi bagi kader yang melanggar instruksi Megawati. Menurut dia, larangan retret tersebut merupakan urusan internal partai.
“Sabar, sabar. Ini kan urusan internal, pure urusan internal,” kata Said saat keluar dari kediaman Megawati, Jumat (21/2/2025). Di sisi lain, Said yakin kader PDIP yang tegak lurus dengan instruksi Ketua Umum untuk tidak berangkat retret tidak akan mendapatkan sanksi dari pemerintah.
“Dan sudah ada dekret dari Mendagri, bahwa tidak hadir ke retret itu tidak berarti ada sanksinya,” imbuhnya. Said mengatakan instruksi dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri soal penundaan mengikuti retret bagi kepala daerah dari partainya tetap berlaku.
PDIP, kata dia, akan terus memantau situasi sebelum mengeluarkan sikap terbaru. “Kita tunggu lah. Soal sikap. Soal surat,” tuntasnya. (sic)
