WARTALENTERA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa Pemerintah akan mengalihkan impor minyak mentah dan bahan bakar minyak (BBM) dari Singapura ke Amerika Serikat (AS). Alasannya adalah sebagai bagian dari negosiasi Indonesia dengan AS, untuk menekan defisit neraca perdagangan AS, sehingga tarif ekspor Indonesia yang ditetapkan 32 persen dapat diturunkan.
Indonesia mengusulkan peningkatan impor energi dari AS hingga senilai USD10 miliar, termasuk pembelian minyak mentah, BBM, dan gas petroleum cair (LPG). Lalu, apakah pilihan ini sudah tepat?
Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada Fahmy Rhadi, mengatakan, pengalihan impor minyak ke AS memang akan mengatasi masalah defisit neraca perdagangan AS. Kendati demikian, hal ini berpotensi menimbulkan masalah baru bagi Indonesia.
“Impor minyak mentah dari USA belum tentu sesuai dengan kilang minyak Pertamina untuk menghasilkan BBM,” kata Fahmy kepada Warta Lentera, Selasa (13/5/2025).
Ia menambahkan, USA belum tentu mampu menyediakan impor Pertalite, yang harus blending, karena tidak dijual di sana. Selain itu, harga impor minyak mentah mestinya lebih mahal ketimbang harga minyak di Singapura karena biaya logistik lebih mahal.
“Mafia migas yang selama ini memburu rente impor BBM dari Singapore pasti akan melakukan upaya penghalangan pengalihan impor dari Singapura ke USA,” ujarnya menambahkan.
Mantan anggota Tim Anti Mafia Migas ini juga mengatakan, jika Bahlil memaksakan tetap mengalihkan impor minyak dari Singapura ke USA, maka pemerintah harus memastikan bahwa spesifikasi minyak mentah sesuai dengan kilang Pertamina.
“Perlu juga dipastikan agar USA bisa melakukan blending untuk menghasilkan Pertalite. Harga impor USA minimal harus sama dengan harga impor dari Singapura,’’ ucapnya.
Yang tak kalah penting, imbuh Fahmy, pemerintah harus bertekad untuk memberantas mafia migas yang kemungkinan besar akan menghalangi pengalihan impor dari Singapura ke USA. Tanpa berbagai upaya tersebut, kebijakan alihkan impor minyak akan menimbulkan masalah baru.
“Kebijakan pemerintah seharusnya mengatasi masalah tanpa menimbulkan masalah baru,” tegasnya. (inx)
