WARTALENTERA–Hujan deras selama beberapa jam saja sudah cukup untuk membuat sebagian wilayah Jakarta tergenang. Banjir menjadi bencana yang begitu akrab dengan ibu kota, bahkan seakan telah menjadi bagian dari identitas kota itu sendiri. Meski berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dari masa ke masa, nyatanya banjir Jakarta tak pernah benar-benar menghilang.
Sejarah Panjang Banjir di Jakarta
Catatan sejarah menunjukkan bahwa banjir telah melanda Batavia sejak era kolonial Belanda. Dalam arsip tahun 1621, VOC sudah melaporkan genangan besar akibat meluapnya Kali Ciliwung. Sistem kanal yang dibangun oleh Belanda sebenarnya dimaksudkan untuk mengatur debit air, namun terbatasnya kapasitas serta pertumbuhan penduduk yang pesat membuat sistem tersebut tak mampu menahan banjir besar.
Beberapa peristiwa banjir besar yang tercatat antara lain terjadi pada:
- 1979 – Banjir melanda sebagian besar wilayah Jakarta dan menewaskan puluhan orang.
- 2002 – Banjir besar yang menyebabkan lebih dari 300.000 orang mengungsi.
- 2007 – Menjadi salah satu banjir terbesar, melumpuhkan aktivitas ibu kota selama beberapa hari.
- 2013 dan 2020 – Jakarta kembali tenggelam oleh banjir awal tahun, bahkan merambah kawasan pusat pemerintahan dan bisnis.
Siklus Lima Tahunan dan Perubahan Iklim
Fenomena banjir di Jakarta memiliki pola yang cukup konsisten, yakni terjadi besar setiap lima tahunan. Siklus ini dipengaruhi oleh curah hujan tinggi yang datang bersamaan dengan musim hujan, buruknya drainase, serta pasang air laut yang meningkat (rob), terutama di wilayah Jakarta Utara.
Namun dalam beberapa tahun terakhir, perubahan iklim memperparah situasi. Intensitas hujan yang makin tinggi dan pola cuaca yang tak menentu menyebabkan siklus banjir bisa datang lebih cepat dan dengan dampak yang lebih luas.
Pemerintah Terus Berupaya, Tapi Belum Tuntas
Pemerintah DKI Jakarta, baik di era Gubernur sebelumnya maupun saat ini, telah melakukan berbagai upaya penanganan banjir. Di antaranya:
- Normalisasi dan naturalisasi sungai (seperti Kali Ciliwung dan Pesanggrahan)
- Pembangunan waduk dan embung, seperti Waduk Pluit dan Waduk Brigif
- Program sumur resapan dan biopori
- Pembangunan sodetan Ciliwung-Kanal Banjir Timur
- Pompa air dan sistem pintu air otomatis
Namun tantangan tak sedikit: sengketa lahan, kepadatan penduduk di bantaran sungai, pembangunan tanpa AMDAL yang baik, dan tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah membuat program ini berjalan lambat.
Warga yang Terbiasa Hidup Berdampingan dengan Banjir
Uniknya, bagi sebagian warga Jakarta, banjir bukan lagi bencana, melainkan rutinitas musiman. Mereka sudah bersiap dengan perahu karet, tandon air, bahkan meninggikan lantai rumah. Ada yang menggantung lemari di dinding, ada pula yang menjadikan banjir sebagai peluang usaha, seperti jasa evakuasi barang atau penjualan alat pompa.
Kehidupan berdampingan dengan banjir juga mengajarkan solidaritas. Saat banjir datang, warga bahu-membahu membantu tetangga, menyelamatkan barang, dan membuka dapur umum.
Solusi Sistemik Masih Diperlukan
Selama akar permasalahan belum diselesaikan — yakni tata ruang yang amburadul, alih fungsi lahan hijau, dan pengelolaan drainase yang buruk — maka banjir di Jakarta akan terus datang seperti tamu tak diundang.
Ibu kota memang sudah bersiap pindah ke Nusantara, namun Jakarta akan tetap menjadi pusat ekonomi dan tempat tinggal bagi jutaan jiwa. Maka, perang melawan banjir bukanlah pilihan, melainkan keharusan yang harus dituntaskan, bukan ditunda.(kom)
