WARTALENTERA – Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung mengalami perombakan jajaran pimpinan. Yang sebelumnya dipimpin oleh Luhut Binsar Panjaitan sebagai Ketua Komite, kini dipimpin oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Presiden Prabowo Subianto memang melakukan perubahan dalam struktur pengelolaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Presiden menunjuk AHY yang menggantikan Luhut Binsar Panjaitan yang memimpin selama era Presiden Joko Widodo.
Penunjukan AHY tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2026 yang merevisi aturan sebelumnya terkait percepatan pembangunan dan operasional kereta cepat Jakarta-Bandung. Regulasi itu diteken Prabowo pada 12 Mei 2026.
Melalui aturan baru tersebut, pemerintah menyesuaikan susunan komite agar selaras dengan struktur Kabinet Merah Putih. AHY yang kini menjabat Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dipercaya memimpin komite, sementara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto ditunjuk sebagai wakil ketua.
Sejumlah menteri lain juga masuk dalam susunan komite, di antaranya Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid, Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, serta Kepala Badan Pengelola Investasi BUMN.
Selain memperbarui struktur organisasi, pemerintah turut memperluas tugas komite dalam menangani proyek strategis tersebut. Komite kini memiliki kewenangan mengambil keputusan terkait persoalan pembengkakan biaya proyek atau cost overrun yang terjadi pada perusahaan patungan pengelola kereta cepat.
Kewenangan itu mencakup penentuan langkah penyelamatan proyek, termasuk perubahan komposisi kepemilikan saham, penyesuaian nilai pinjaman, hingga skema pembiayaan baru apabila diperlukan.
Pemerintah juga membuka ruang pemberian dukungan tambahan berupa penyertaan modal negara (PMN) kepada konsorsium BUMN maupun jaminan pemerintah untuk menjaga keberlanjutan proyek.
Dalam beleid terbaru itu, koordinasi pembangunan dan operasional Kereta Cepat Jakarta-Bandung secara resmi berada di bawah pengawasan AHY sebagai ketua komite. (vit)
