WARTALENTERA - Pemerintah menargetkan penanganan jalan menuju pusat pemerintahan Provinsi Papua Selatan rampung pada November 2026.
Penyelesaian dua paket rekonstruksi jalan Simpang Kuprik–Kampung Salor menjadi bagian dari upaya memperkuat konektivitas menuju kawasan pemerintahan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua Selatan sekaligus memastikan mobilitas masyarakat dan pelayanan publik berjalan lebih lancar.
Baca juga: Ini Panen Perdana di Wanam Papua Selatan, Dukung Visi Presiden Prabowo
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, pembangunan infrastruktur jalan merupakan salah satu prasyarat penting agar pemerintahan di daerah otonomi baru dapat beroperasi secara efektif. Ketersediaan akses yang memadai dibutuhkan untuk menghubungkan pusat aktivitas masyarakat dengan kawasan pemerintahan, sekaligus mendukung kelancaran distribusi logistik dan pengembangan wilayah.
“Pembangunan DOB perlu didukung dengan infrastruktur yang memadai. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah penting agar pembangunan dapat berjalan sesuai kebutuhan dan mendukung pelayanan kepada masyarakat,” kata Dody.
Pada 2026, Kementerian PU menangani dua paket rekonstruksi jalan di ruas Simpang Kuprik–Kampung SP 9–SP 3 Salor, yakni Segmen 3 sepanjang 5 kilometer dan Segmen 4 sepanjang 6,8 kilometer.
Kedua pekerjaan tersebut merupakan bagian dari program penanganan jalan pendukung DOB Papua Selatan yang telah dilaksanakan secara bertahap sejak 2023. Hingga 2026, total penanganan dalam program tersebut mencapai sekitar 30,5 kilometer dengan total anggaran sekitar Rp330 miliar.
Baca juga: Pemerintah Suplesi Air untuk Jaga 8.845 Ha Sawah di Nganjuk
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Papua Selatan Andre Sahat Tua Sirait mengatakan, penyelesaian kedua segmen pada tahun 2026 menjadi tahap penting untuk memastikan akses menuju pusat pemerintahan Papua Selatan semakin memadai. Menurut Andre, jalur tersebut memiliki peran strategis karena menjadi penghubung dari jaringan jalan nasional menuju kawasan inti pemerintahan provinsi.
“Program penanganan jalan pendukung DOB ini kami laksanakan secara bertahap sejak 2023. Tahun 2026 menjadi tahap akhir untuk Segmen 3 dan Segmen 4, dengan total panjang 11,8 kilometer. Kami menargetkan pekerjaan dapat diselesaikan pada November 2026 agar konektivitas menuju pusat pemerintahan semakin baik dan tidak terkendala,” ujar Andre.
Secara teknis, pekerjaan dilakukan dengan mengacu pada standar jalan nasional, termasuk peningkatan badan jalan hingga lebar 7 meter. Lingkup penanganan meliputi peninggian badan jalan pada bagian yang membutuhkan, pekerjaan timbunan menggunakan material lokal, lapis pondasi agregat, serta perkerasan aspal. Penanganan ini penting untuk meningkatkan kualitas dan daya dukung jalan, terutama pada sejumlah bagian yang memiliki karakteristik lahan rawa.
Baca juga: 160 Ribu Meter Kubik Air Disiapkan Jelang Panen Raya di Papua Selatan
Andre menambahkan, keberadaan akses jalan yang lebih baik akan mendukung mobilitas ASN Provinsi Papua Selatan yang sebagian besar masih bertempat tinggal di Merauke, sekaligus memperlancar pergerakan logistik menuju kawasan pemerintahan. Dengan demikian, peningkatan konektivitas tidak hanya mendukung operasional pemerintahan, tetapi juga membuka peluang pengembangan kawasan dan aktivitas ekonomi masyarakat di sekitarnya.
Infrastruktur jalan yang andal diharapkan menjadi fondasi bagi tumbuhnya pusat-pusat aktivitas baru, memperkuat integrasi wilayah, serta memperluas manfaat pembangunan bagi masyarakat Papua Selatan sejalan dengan semangat PU608, yakni menghadirkan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. (vit)
Editor : Vita Kartono