x wartalentera.com skyscraper
x wartalentera.com skyscraper

2027, Sekolah Swasta di Indonesia Gratis!

Editor :

WARTALENTERA - Pemerintah bersama DPR menyiapkan anggaran sekitar Rp5 triliun untuk menjalankan program sekolah swasta gratis mulai 2027 mendatang.

Anggaran tersebut disiapkan sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan negara menjamin pendidikan dasar tanpa pungutan biaya, termasuk di sekolah yang diselenggarakan masyarakat atau swasta.

Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian Irfani, mengatakan alokasi itu sudah masuk dalam pembahasan APBN 2027. "Berdasarkan putusan MK, maka di 2027 kami bersama pemerintah sudah menganggarkan kurang lebih 5 triliun untuk menggratiskan sekolah-sekolah swasta," kata Lalu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Menurutnya, sesuai dengan putusan MK, pada 2027 pihaknya bersama pemerintah sudah menganggarkan kurang lebih Rp5 triliun untuk menggratiskan sekolah-sekolah swasta.

Tidak Semua Swasta Otomatis Gratis

Meski anggaran sudah disiapkan, Lalu menegaskan program itu tidak berlaku otomatis untuk seluruh sekolah swasta. Pemerintah akan melakukan verifikasi untuk menentukan sekolah mana saja yang memenuhi syarat sebagai penerima program. "Nah, swasta mana yang digratiskan? Tentu ada verifikasinya, karena tidak semua swasta mau digratiskan," katanya.

Lalu menjelaskan, verifikasi diperlukan karena kondisi setiap sekolah swasta berbeda-beda. Ada sekolah swasta yang memiliki fasilitas dan keunggulan khusus, sehingga tidak bisa disamaratakan. "Ada juga swasta yang memang memiliki kelebihan dibandingkan sekolah-sekolah biasa, menggunakan kurikulum nasional tetapi juga ada kurikulum tambahan baik IB (International Baccalaureate), Cambridge, dan sebagainya. Nah, itu yang sedang dibuat daftarnya oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah," kata Lalu.

Saat ini, Kemendikdasmen tengah menyusun daftar dan melakukan pemetaan terhadap sekolah-sekolah swasta yang akan menjadi sasaran program tersebut.

Dasar kebijakan itu, kata Lalu, adalah Putusan MK Nomor 3/PUU-XXII/2024 yang dibacakan pada Mei 2025. Dalam putusan itu, pemerintah pusat dan pemerintah daerah diwajibkan menjamin pendidikan dasar tanpa pungutan biaya bagi peserta didik.

Dalam dokumen Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kemendikdasmen, anggaran Rp5 triliun dalam RAPBN 2027 dialokasikan untuk penyelenggaraan wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya dan bantuan perlengkapan sekolah.

Pemerintah menargetkan program itu menjadi langkah awal menuju terselenggaranya wajib belajar pendidikan dasar tanpa pungutan secara menyeluruh. (vit)

Berita Terbaru
Senin, 16 Nov 2026 20:48 WIB

Panitia Verifikasi Wapres Baru Terbentuk, Ada 22 Persyaratan

Simak! Ini 22 persyaratan jadi wakil presiden yang baru.
Senin, 16 Nov 2026 09:32 WIB

MPR Segera Menetapkan Tanggal Sidang Paripurna Penetapan Wakil Presiden

Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI segera menetapkan empat hal penting pasca Gibran Rakabuming mengundurkan diri.
Minggu, 15 Nov 2026 13:49 WIB

Kacamata Pintar AI Besutan Meta Dibanderol Rp11 Jutaan

Kacamata pintar berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dibanderol mulai Rp9.600.000,- hingga Rp11.800.000,-Langsung ludes terjual.
Minggu, 15 Nov 2026 09:19 WIB

Banjir Subulussalam Aceh Akibat Luapan Sungai Setinggi 1 Meter

Pemerintah berupaya atasi banjir yang melanda desa Jabi-Jabi, Kota Subulussalam, Aceh.
Sabtu, 14 Nov 2026 18:58 WIB

Gedung Markas Komando Pasukan Katak Dibangun di Surabaya

TNI Angkatan Laut membuktikan komitmennya mendukung satuan khusus, Komando Pasukan Katak (Kopaska).
Jumat, 13 Nov 2026 09:52 WIB

Terinspirasi Kekayaan Laut Indonesia, Raih "Best Stand Design in Asia"

Paviliun Wonderful Indonesia meraih “Best Stand Design in Asia” pada bursa pariwisata dunia WTM London 2026.