WARTALENTERA - Pemerintah bersama DPR menyiapkan anggaran sekitar Rp5 triliun untuk menjalankan program sekolah swasta gratis mulai 2027 mendatang.
Anggaran tersebut disiapkan sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan negara menjamin pendidikan dasar tanpa pungutan biaya, termasuk di sekolah yang diselenggarakan masyarakat atau swasta.
Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian Irfani, mengatakan alokasi itu sudah masuk dalam pembahasan APBN 2027. "Berdasarkan putusan MK, maka di 2027 kami bersama pemerintah sudah menganggarkan kurang lebih 5 triliun untuk menggratiskan sekolah-sekolah swasta," kata Lalu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Menurutnya, sesuai dengan putusan MK, pada 2027 pihaknya bersama pemerintah sudah menganggarkan kurang lebih Rp5 triliun untuk menggratiskan sekolah-sekolah swasta.
Tidak Semua Swasta Otomatis Gratis
Meski anggaran sudah disiapkan, Lalu menegaskan program itu tidak berlaku otomatis untuk seluruh sekolah swasta. Pemerintah akan melakukan verifikasi untuk menentukan sekolah mana saja yang memenuhi syarat sebagai penerima program. "Nah, swasta mana yang digratiskan? Tentu ada verifikasinya, karena tidak semua swasta mau digratiskan," katanya.
Lalu menjelaskan, verifikasi diperlukan karena kondisi setiap sekolah swasta berbeda-beda. Ada sekolah swasta yang memiliki fasilitas dan keunggulan khusus, sehingga tidak bisa disamaratakan. "Ada juga swasta yang memang memiliki kelebihan dibandingkan sekolah-sekolah biasa, menggunakan kurikulum nasional tetapi juga ada kurikulum tambahan baik IB (International Baccalaureate), Cambridge, dan sebagainya. Nah, itu yang sedang dibuat daftarnya oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah," kata Lalu.
Saat ini, Kemendikdasmen tengah menyusun daftar dan melakukan pemetaan terhadap sekolah-sekolah swasta yang akan menjadi sasaran program tersebut.
Dasar kebijakan itu, kata Lalu, adalah Putusan MK Nomor 3/PUU-XXII/2024 yang dibacakan pada Mei 2025. Dalam putusan itu, pemerintah pusat dan pemerintah daerah diwajibkan menjamin pendidikan dasar tanpa pungutan biaya bagi peserta didik.
Dalam dokumen Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kemendikdasmen, anggaran Rp5 triliun dalam RAPBN 2027 dialokasikan untuk penyelenggaraan wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya dan bantuan perlengkapan sekolah.
Pemerintah menargetkan program itu menjadi langkah awal menuju terselenggaranya wajib belajar pendidikan dasar tanpa pungutan secara menyeluruh. (vit)