WARTALENTERA - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) membangun Sekolah Rakyat Tahap II di 100 lokasi yang tersebar di 32 provinsi dengan daya tampung total mencapai 122 ribu siswa.
Pembangunan infrastruktur pendidikan terpadu tersebut melibatkan 97 ribu tenaga kerja lokal yang sebagian besar direkrut langsung dari warga desa dan kecamatan di sekitar lokasi proyek.
Baca juga: Tangani Karhutla Kalsel, Bersihkan 11,25 Km Saluran Riam Kanan Sebagai Sumber Air Heli Water Bombing
Penyerapan tenaga kerja tersebut menjadi salah satu manfaat langsung pembangunan infrastruktur bagi masyarakat, sehingga pembangunan turut membuka kesempatan kerja dan menambah pendapatan keluarga para pekerja setempat.
Menteri PU, Dody Hanggodo menegaskan pembangunan Sekolah Rakyat merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penyediaan fasilitas pendidikan yang layak dan modern. Program itu juga menjadi bagian dari implementasi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat prasejahtera.
“Yang kita bangun bukan sekadar gedung sekolah. Ini adalah investasi jangka panjang untuk menyiapkan generasi penerus bangsa melalui akses pendidikan yang layak dan modern. Karena itu kualitas infrastruktur tetap menjadi prioritas utama,” kata Dody di Jakarta, Senin (26/10/2026).
Selama proses pembangunan, lanjut Dody, Kementerian PU turut kolaborasi dengan Batalyon Teritorial Pembangunan TNI-AD untuk mendukung percepatan penyelesaian konstruksi di wilayah tertentu, termasuk menjangkau wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Selain menyerap tenaga kerja, pembangunan Sekolah Rakyat juga menggerakkan perekonomian masyarakat melalui kebutuhan bahan material lokal, penyediaan katering untuk konsumsi harian pekerja, serta jasa transportasi. Dengan demikian, manfaat pembangunan tidak hanya dirasakan setelah sekolah beroperasi, tetapi juga sejak proses konstruksi berlangsung.
Peningkatan Kapasitas dan Daya Tampung Sekolah Rakyat
Setiap satu lokasi Sekolah Rakyat Tahap II memiliki total kapasitas 1.080 siswa. Namun, kini jumlah tersebut telah ditingkatkan menjadi 1.260 siswa. Itu sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk penambahan ruang belajar dan asrama agar semakin banyak anak dari keluarga prasejahtera berkesempatan menikmati pendidikan berkualitas.
Menurut Menteri PU Dody Hanggodo, dengan semangat Pasal 34 UUD 1945, pembangunan Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto ini diharapkan menjadi salah satu kunci memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan.
“Secara keseluruhan, dari Sabang sampai Merauke, mereka yang selama ini tidak pernah merasakan sekolah, bisa disekolahkan di sini. Bahkan bukan cuma disekolahkan, tapi dimuliakan, dikasih fasilitas yang megah. Jadi Pak Presiden Prabowo Subianto memuliakan anak-anak dari kalangan prasejahtera,” kata Dody.
Pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II itu tidak hanya menghadirkan ruang kelas, tetapi juga membangun ekosistem pendidikan dalam satu kawasan. Setiap lokasi dilengkapi tiga gedung pendidikan untuk jenjang SD, SMP, dan SMA, laboratorium, asrama siswa putra dan putri, rusun guru, kantin dan dapur, gedung serbaguna, masjid dan rumah ibadah, serta guest house.
Baca juga: Dukung Asta Cita Presiden, Ini 5 Rencana Strategis Infrastruktur
Untuk menunjang keamanan dan aktivitas siswa, kawasan sekolah juga dilengkapi sistem CCTV, lapangan upacara, serta fasilitas olahraga berupa lapangan sepak bola atau mini soccer dan basket.
Ke depan, Kementerian PU akan melanjutkan pembangunan Sekolah Rakyat Tahap III di 100 lokasi baru. Setiap sekolah direncanakan memiliki kapasitas lebih dari 2.000 siswa, dengan penyesuaian desain bangunan dari dua menjadi empat lantai sesuai kondisi lokasi.
Melalui pembangunan Sekolah Rakyat, Kementerian PU mendorong manfaat ganda pembangunan infrastruktur, yakni memperluas akses pendidikan sekaligus membuka lapangan kerja dan memperkuat perputaran ekonomi masyarakat di berbagai daerah. Itu sejalan dengan Sasaran Utama PU 608, khususnya target 0 persen kemiskinan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 8 persen. (vit)
Editor : Vita Kartono