WARTALENTERA – Penyaluran beras murah yang belum bisa terealisasi. Hal ini terkendala Anggaran Belanja Tambahan (ABT) yang belum cair dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Sejatinya, penyaluran beras murah atau Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) akan dilaksanakan pada Juni dan Juli 2025. Badan Pangan Nasional (Bapanas) bersama Perum Bulog ditugaskan untuk melakukan penyaluran ini.
“Kami perlu menunggu persetujuan ABT dari Kemenkeu. Penyaluran beras SPHP ini untuk menekan harga beras yang tinggi di sejumlah daerah, yang saat ini naik sekitar 5-10 persen,” kata Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dalam keterangannya, Senin (23/6/2025).
Arief menyebut, penyaluran beras murah sudah dilakukan sejak Januari sampai 2025 atau Idul Fitri 1446 Hijriah. Jumlah yang berhasil disalurkan sebanyak 181 ribu ton. Sedangkan target sepanjang 2025 mencapai 1,5 juta ton.
Penyaluran dihentikan sementara saat panen raya pada April lalu. Hal itu tersebut agar harga beras petani tidak anjlok saat panen. Di saat yang sama, dilakukan pengisian stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang kini mencapai 4,15 juta ton.
Untuk ke depannya, Arief menilai, perlu ada perencanaan anggaran yang matang bersama Komisi IV DPR, agar program beras SPHP dan bantuan sosial tidak tergantung pada pencairan ABT.
“Nanti kami akan buat rencana, agar semua program seperti SPHP, bantuan pangan, dan bantuan pangan luar negeri tidak perlu menunggu ABT dari Kemenkeu, agar sudah ada anggarannya di awal,” jelasnya.
Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa, menambahkan, sisa target penyaluran beras SPHP sebesar 1,3 juta ton. Nantinya, penyaluran akan dilakukan melalui jaringan Koperasi Desa atau Kopdes Merah Putih, yang jumlahnya mencapai 80.000 unit.
Dengan skema ini, distribusi beras murah diharapkan lebih tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.
“Lewat Kopdes/Kel, distribusi beras bisa langsung ke masyarakat. Kalau lewat pasar, rawan dioplos dan dijual mahal,” ujarnya.
Kopdes Merah Putih juga akan berperan sebagai penggerak ekonomi desa, dengan menyediakan gerai makanan, klinik, apotek, gudang dingin, gas elpiji 3 kilogram (kg), hingga beras SPHP.
“Dengan adanya Kopdes/Kel, masyarakat tidak akan kesulitan mencari kebutuhan pokok dengan harga terjangkau,” tandas Gusti. (inx)
