WARTALENTERA – Papua menjadi wilayah yang mendapat pengawasan khusus saat pelaksanaan Pilkada 2024 berlangsung. Pasalnya, enam provinsi di Papua berpotensi rawan atau mudah menimbulkan gangguan keamanan, serta pelanggaran dalam pelaksanaan Pilkada 2024.
Hal itu diungkapkan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja kepada wartawan, dikutip Kamis (21/11/2024). Ia mengatakan, semua provinsi di pulau tersebut akan menjadi perhatian khusus bagi Bawaslu menjelang maupun pada hari pelaksanaan pencoblosan pada 27 November nanti.
“Semua wilayah Papua menjadi perhatian tersendiri. Juga untuk masalah-masalah kerawanan, karena pasti daerah itu banyak kerawanannya,” kata Rahmat di Jakarta.
Bawaslu juga telah memperkuat koordinasi dengan pemangku kepentingan yang ada di Provinsi Papua Pegunungan. “Kami juga sudah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, berkomunikasi dengan Pj Gubernur dan juga forum komunikasi pimpinan daerah,” bebernya.
Pihaknya juga telah memperkuat koordinasi dengan Bawaslu provinsi hingga kabupaten/kota. Masalah-masalah pelanggaran yang mungkin bisa terjadi, di antaranya, bagi-bagi uang (money politic) oleh oknum pada saat hari pencoblosan, hingga pembagian sembako pada masa tenang nanti.
Selain itu, tambah dia, daerah yang ada kotak/kolom kosong yang berarti calon tunggal juga akan diintensifkan pengawasannya. Begitu juga dengan daerah yang pasangan calon kepala daerah hanya dua, seperti yang ada banyak di Jawa Tengah dan lain-lain.
“Daerah-daerah seperti itu tentu kerawanannya tinggi,” imbuhnya. Belum lagi, ancaman yang datang dari kelompok separatis bersenjata atau yang memang ingin mengacaukan keamanan yang ada di masing-masing provinsi itu bisa saja terjadi.
Sementara itu, Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini sejak jauh hari sudah memperingatkan KPU dan Bawaslu untuk mengawasi lebih intens pelaksaan Pilkada di Papua. Tempat Pemungutan Suara (TPS) harus dipastikan bebas kepentingan, mandiri dan profesional.
“Penting juga untuk memastikan terlaksananya pengawasan di setiap tahapan agar berjalan sesuai dengan regulasi serta waktu yang telah direncanakan. Terutama pelaksanaan prosedur pendaftaran pemilih yang selama ini menjadi salah satu pokok persoalan,” ujarnya, belum lama ini.
Pihak kepolisian, kata Titi, harus memberi perhatian serius dan membenahi pendekatan serta strategi penanganan konflik kekerasan yang sering terjadi di Papua. Pihak kepolisian harus memastikan penegakkan hukum berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Pihak kepolisian juga wajib mengambil langkah-langkah yang tegas dan terencana untuk melindungi setiap penyelenggara pemilihan dan pemilih dari potensi kekerasan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Kepolisian juga harus meningkatkan koordinasi dan kebutuhan pengamanan secara rasional dengan para pihak, termasuk aparat TNI demi kepentingan pengamanan.
“Pendekatan yang digunakan dalam menghadapi potensi konflik harus tetap mengedepankan pendekatan persuasif. Pengalaman rapuhnya pengamanan terhadap penyelenggara dari tindakan kekerasan pihak yang tidak bertanggungjawab, harus dicarikan solusinya. Sehingga penyelenggara dapat melaksanakan tugasnya dengan aman dan tanpa tekanan pihak manapun,” pungkasnya. (sic)
