WARTALENTERA-Dana KJP atau Kartu Jakarta Pintar telat cair, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung panggil Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Sarjoko, Rabu (9/4/2025). Akibatnya, banyak anak sekolah penerima KJP yang terlambat bayar SPP.
“Hari ini saya secara khusus memanggil Kepala Dinas Pendidikan. Informasi yang kami dapatkan memang betul proses administrasinya belum selesai. Dan saya meminta dan saya telepon sendiri kepada Dirut Bank DKI untuk segera diselesaikan,” kata Pramono di DPRD DKI Jakarta, Rabu (9/4/2025).
Ia pun meminta penyaluran KJP ini diselesaikan minggu ini. Sebab, banyak anak-anak yang membutuhkan dana untuk pendidikannya.
“Karena KJP ini ditunggu masyarakat yang tidak mampu, yang memang sangat membutuhkan untuk pendidikan anak dan keluarganya. Saya minta diselesaikan dalam minggu ini,” tegasnya.
Tidak hanya itu, ia juga memastikan, akan mengembalikan hak kepada 95.996 peserta didik yang sempat dicabut KJP-nya pada 2024. Pramono meminta Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta untuk kembali mengaktifkan KJP tersebut secepatnya.
Dana KJP itu diperkirakan akan mulai cair secara bertahap pada akhir Maret lalu. Hanya soal waktu realisasi pindah buku saat ini sedang diperjuangkan dan dalam proses administrasi di internal Pemprov DKI.
Adapun Bank DKI mengalami gangguan pelayanan sejak akhir Maret 2025. Sejumlah nasabah melaporkan tidak bisa bertransaksi melalui layanan digital Bank DKl, seperti JakOne Mobile, pembayaran QRIS, dan tarik tunai ATM.
IT Bank DKI Dipecat
Kekacauan penyaluran KJP merupakan imbas dari gangguan layanan nasabah di Bank DKI. Buntutnya, Pramono tegas meminta Direktur IT Bank DKI, Amirul Wicaksono dipecat.
Pasalnya, gangguan layanan yang menyebabkan nasabah tidak dapat bertransaksi sejak malam takbiran, 30 Maret 2025.
Keputusan ini diumumkan Pramono dalam rapat terbatas dengan Direksi Bank DKI di Balai Kota Jakarta, Selasa (8/4/2025).
Ia juga menginstruksikan pelaporan masalah ini ke Bareskrim untuk proses hukum lebih lanjut, agar bisa kembali membangun kepercayaan publik terhadap Pemprov DKI Jakarta.
“Jadi untuk itu saya akan putuskan pembebastugasan direktur IT-nya segera dilakukan dan harus dilakukan sekarang,” kata Pramono sebagaimana dikutip dari unggahan video di Instagram pribadinya, Rabu (9/4/2025).
Lebih lanjut, ia menyatakan akan melaporkan juga perkara ini ke Bareskrim Polri agar diproses secara hukum, karena menurutnya “sudah keterlaluan.”
“Karena ini sudah keterlaluan, nggak mungkin nggak melibatkan orang dalam,” kata Pramono.
Ia juga mengingatkan jajarannya agar tidak ikut campur dalam perkara ini agar warga percaya Pemprov DKI Jakarta memberikan pelayanan kepada warganya dengan baik.
“Nggak boleh siapa pun di dalam internal kita, terutama pemerintah DKI ini ikut campur urusan ini. Siapa pun yang ikut campur, saya akan ambil tindakan. Kenapa ini dilakukan? untuk membangun trust kepada publik bahwa publik ini tidak ada yang terganggu,” tegasnya lagi.
Selain itu, Pramono menuntut agar gangguan pada layanan IT Bank DKI ini yang terakhir. Sebab, ia mengharapkan Bank Pembangunan Daerah (BPD) tersebut untuk dapat melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI).
“Ini yang terakhir. Nggak boleh lagi ada kejadian keempat. kalau bisa, Bank DKI ini IPO. Nggak mungkin diselesaikan satu setengah tahun. Maksimal 6 bulan,” tuntasnya. (sic)
