WARTELENTERA – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong menyampaikan bahwa dua daerah akan melaksanakan pemilihan kepala daerah (pilkada) ulang pada 27 Agustus 2025, yaitu untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Pangkal Pinang.
“Sehingga akan digelar pilkada ulang, yakni Kabupaten Bangka tanggal 27 Agustus dan Kota Pangkal Pinang tanggal 27 Agustus,” kata Bahtra saat memimpin rapat kerja dan rapat dengar pendapat Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/7/2025).
PSU di Tiga Daerah Juga Digelar
Selain dua daerah tersebut, Bahtra juga menyebutkan ada tiga daerah yang akan menggelar pemungutan suara ulang (PSU) pada 6 Agustus 2025, yakni:
- Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua
- Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel
- Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara
“Komisi II DPR RI akan mendengarkan laporan langsung dari Mendagri tentang evaluasi 22 daerah yang telah menyelenggarakan PSU, sekaligus persiapan dan kesiapan tiga daerah yang menghadapi PSU pada 6 Agustus mendatang, dan dua daerah lagi yang akan melaksanakan pilkada ulang di tanggal 27 Agustus yang akan datang,” tuturnya.
Soroti Efisiensi dan Risiko Gugatan
Dalam rapat yang dihadiri oleh jajaran penyelenggara pemilu seperti Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP RI, Komisi II DPR RI menekankan pentingnya kesiapan dan koordinasi agar tidak lagi terjadi sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK).
“Harapan kami agar tidak terjadi lagi gugat menggugat di MK nanti karena itu akan merepotkan Kemendagri dalam hal berkaitan dengan penganggaran. Satu sisi, kita lagi sedang melakukan penghematan, tapi di sisi lain dengan adanya pilkada yang dilaksanakan berulang-ulang kali itu juga bisa merepotkan dalam hal bagaimana kita bisa mewujudkan efisiensi,” kata Bahtra.
Pejabat yang Hadir
Rapat kerja dan dengar pendapat itu turut dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, antara lain:
- Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin
- Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk
- Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri Bahtiar
- Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin
- Anggota KPU RI Idham Holik
- Anggota Bawaslu RI Totok Hariyono dan Puadi
- Ketua DKPP RI Heddy Lugito beserta komisioner lainnya
Komisi II berharap pelaksanaan pilkada ulang maupun PSU ini bisa berjalan lancar dan tidak lagi menimbulkan persoalan hukum yang berlarut-larut, sekaligus mendukung efisiensi dalam pelaksanaan demokrasi lokal. (kom)
