WARTALENTERA – Buku Saku “0%, Penerima Manfaat dan Penerima Kesejahteraan” resmi diluncurkan Pemerintah Indonesia. Buku ini menjadi sebuah instrumen yang diklaim akan menjadi senjata pamungkas dalam perang melawan kemiskinan.
Ini bukan sekadar buku panduan teknis, melainkan manifestasi dari upaya radikal negara untuk memastikan tidak ada lagi warga yang “terlupakan” oleh sistem.
Diluncurkan di Gedung Bina Graha, Jakarta, pada Rabu (8/4/2026), buku saku ini dirancang untuk membongkar labirin birokrasi bantuan sosial (bansos) yang selama ini kerap dianggap rumit dan penuh celah.
Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Muhammad Qodari, menegaskan bahwa buku saku ini adalah “hak rakyat” untuk mengetahui ke mana arah kebijakan negara. Lewat buku ini, masyarakat tidak lagi diposisikan sebagai objek pasif, melainkan pengawas aktif atas hak-hak mereka.
“Peluncuran buku saku ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Presiden Prabowo untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas sekaligus menyampaikan kebijakan secara ringkas dan mudah dipahami. Buku ini dihadirkan untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mengakses berbagai dukungan pemerintah,” tegas Qodari dalam konferensi pers di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/4/2026).
Selama bertahun-tahun, isu inclusion dan exclusion error (bantuan yang salah alamat atau orang berhak yang terlewat) menjadi momok di Indonesia. Sebagai jawaban, pemerintah kini mengandalkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis utama buku saku ini.
Qodari menjelaskan bahwa integrasi data digital berjenjang dari desa hingga pusat adalah kunci untuk membersihkan sistem dari tumpang tindih anggaran.
“Semua bantuan sosial itu dasarnya adalah data. Maka, datanya diperbaiki. Dengan DTSEN, kita memastikan bantuan lebih tepat sasaran dan tidak tumpang tindih,” jelasnya dengan nada optimis.
Yang membuat narasi kesejahteraan kali ini terasa lebih bombastis adalah pendekatan holistik yang diusung. Pemerintah tidak lagi memberikan bantuan yang bersifat “pemadam kebakaran” atau sesaat, melainkan dukungan yang mengikuti siklus hidup manusia.
Dalam visi Prabowo, negara hadir sejak janin di kandungan, masa sekolah, usia produktif, hingga memastikan martabat di hari tua.
“Kesejahteraan bukan bantuan sesaat, melainkan dukungan yang berkelanjutan sepanjang hayat. Negara tidak hanya hadir saat rakyat menghadapi kesulitan, tetapi juga memastikan rakyat tumbuh sehat, memperoleh pendidikan, bekerja secara mandiri, hingga hidup sejahtera di masa tua,” kata Qodari, menggambarkan komitmen berkelanjutan tersebut.
Buku saku ini juga memotret realitas ekonomi Indonesia dengan jujur: jutaan orang masih berada di jurang “rentan miskin”. Fokus pemerintah kini ganda—tidak hanya mengejar target angka kemiskinan nol persen, tapi juga menjadi “jaring pengaman” agar mereka yang sedang menuju kelas menengah tidak terperosok kembali ke bawah.
Sebagai panduan praktis lintas sektor, buku ini merangkum akses bantuan pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi dalam satu genggaman.
“Buku ini menjawab dua hal mendasar: dukungan apa saja yang diterima masyarakat dari negara, dan bagaimana cara mengaksesnya. Harapannya, tidak ada lagi warga yang berhak tetapi tidak menerima bantuan,” ujarnya. (inx)
