WARTALENTERA-Jaga stabilitas harga ayam hidup (livebird), pengendalian produksi di tingkat peternak diambil sebagai strategi jitu Dirjen PKH (Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan) Kementan (Kementerian Pertanian). Utamanya, perlu dilakukan peternak ayam di wilayah Pulau Jawa.
Dirjen PKH Kementan Agung Suganda menegaskan, pemerintah tidak tinggal diam melihat gejolak harga livebird. "Kami mengambil langkah konkret bersama seluruh pihak untuk menyeimbangkan suplai dan permintaan. Pengendalian produksi melalui cutting telur tetas dan afkir dini menjadi kunci dalam merespons dinamika pasar ini,” ulasnya, dalam keterangan resminya, Senin (19/5/2025).
Ia menambahkan, harga livebird tercatat masih di bawah Harga Pokok Produksi (HPP), yaitu sekitar Rp16.500 per kilogram, dengan bobot ayam antara 1,6 hingga 1,8 kilogram. Merespons kondisi tersebut, kata Agung, Ditjen PKH Kementan telah menggelar Rapat Koordinasi Perunggasan Nasional.
"Rapat ini melibatkan Satgas Pangan Polri, kementerian dan lembaga terkait, dinas peternakan dari enam provinsi sentra produksi ayam, serta asosiasi dan perusahaan pembibit ayam ras," ujarnya. Ia menyebut, berdasarkan data per 14 Mei 2025 menunjukkan, realisasi pengurangan telur tetas fertile (cutting HE) telah mencapai 13,8 juta butir atau setara 11,4 juta anak ayam (DOC) dari target 49,7 juta butir.
Selain itu, sebanyak 284.062 ekor parent stock juga telah diafkir dari target 3 juta ekor. Penyerapan livebird oleh 17 perusahaan pembibit juga berjalan, dengan total 387.746 ekor terserap, rata-rata bobot 2,2 kilogram dan harga Rp17.286 per ekor.
Agung juga menyebut, Ditjen PKH Kementan bersama kementerian/lembaga terkait juga akan menyusun rencana aksi stabilisasi harga dan produksi livebird, serta menjadikan tingkat kepatuhan perusahaan pembibit sebagai indikator penting dalam evaluasi alokasi grand parent stock (GPS) tahun berikutnya.
Dengan langkah kolaborasi dan pengawasan terpadu, Kementan optimistis kestabilan harga ayam dan keberlanjutan usaha peternak rakyat bisa terjaga. "Ini bukan hanya soal harga, tetapi juga tentang keadilan bagi peternak dan ketersediaan protein hewani bagi masyarakat,” imbuhnya lagi.
Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak Ditjen PKH Kementan Hary Suhada menambahkan, pihaknya akan terus melakukan pemantauan dan pengawasan di lapangan. "Kami sudah siapkan langkah penguatan pengawasan breeding farm, distribusi DOC, dan perhitungan kebutuhan ayam serta telur di tiap daerah. Check point lalu lintas ternak juga akan kembali dioptimalkan,” rincinya.
Pihaknya juga akan segera menerbitkan surat resmi kepada seluruh dinas provinsi untuk mempercepat pengawasan produksi dan distribusi ayam ras. "Kita harus pastikan semua pelaku usaha pembibit mematuhi aturan sebagai bentuk tanggung jawab bersama menjaga usaha peternak rakyat," ucapnya. (sic)
