WARTALENTERA - Harga beras mengalami peningkatan di sejumlah kabupaten/kota di Indonesia. Untuk memperkuat langkah stabilisasi harga beras, Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) akan mempercepat penyaluran bantuan sosial (bansos).
Menurut I Gusti Ketut Astawa, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, pihaknya mencermati kenaikan harga beras bahkan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) dalam beberapa waktu terakhir. Hal ini terjadi khususnya di daerah Indonesia Timur.
"Kami mencermati betul dinamika harga beras dalam beberapa waktu terakhir. Berdasarkan data panel harga pangan, terdapat peningkatan harga di sejumlah kabupaten/kota, dengan beberapa wilayah, terutama di Indonesia Timur, menunjukkan harga yang berada diatas Harga Eceran Tertinggi (HET)," ujar Ketut dalam keterangannya, dikutip Kamis (12/6/2025).
Ia menjelaskan, rata-rata harga beras di wilayah zona III (Maluku dan Papua) tercatat sebesar Rp19.634 per kilogram, mengalami sedikit kenaikan 0,29 persen dibandingkan Mei 2025. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan kondisi pasokan antarwilayah yang memerlukan penanganan khusus.
Untuk merespons kondisi ini, pihaknya mempercepat implementasi dua skema utama pada Juni dan Juli 2025. Pertama, bantuan pangan berupa beras sebanyak 10 kilogram per bulan akan disalurkan kepada 18,3 juta keluarga penerima manfaat.
Saat ini proses verifikasi dan finalisasi anggaran tengah diselesaikan agar distribusi dapat segera dimulai setelah anggaran tersedia secara resmi.
"Bantuan pangan beras ini bukan hanya upaya menjaga keterjangkauan pangan bagi seluruh masyarakat khususnya masyarakat miskin, tetapi juga bagian dari strategi stabilisasi sosial yang diharapkan dapat membantu masyarakat menghadapi fluktuasi harga," jelas Ketut.
Langkah kedua adalah percepatan Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Distribusi beras medium yang berasal dari stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) akan difokuskan ke wilayah yang harga berasnya melampaui HET dan tidak sedang dalam masa panen. Wilayah Indonesia Timur menjadi prioritas utama karena tingkat kebutuhan yang relatif tinggi.
"Kami bergerak berdasarkan data panel harga harian untuk melakukan intervensi stabilisasi melalui penyaluran beras SPHP. Langkah cepat ini penting agar masyarakat tetap bisa mengakses beras dengan harga yang wajar," tambah Ketut.
Selain dua program utama tersebut, pihaknya juga terus menggencarkan Gerakan Pangan Murah (GPM). Hingga pekan kedua Juni, tercatat 288 kegiatan GPM telah dilaksanakan, mencakup kegiatan nasional maupun lokal di 17 provinsi dan 99 kabupaten/kota.
Di sisi distribusi, perbaikan sistem pencatatan stok dan transaksi di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) juga menjadi fokus. NFA mendorong optimalisasi pelaporan untuk meningkatkan transparansi dan keakuratan data. Food Station juga diminta untuk meningkatkan intensitas pasar murah serta memperkuat sistem pelacakan distribusi secara real time. (inx)
