WARTALENTERA - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan pembangunan infrastruktur strategis di Provinsi Papua Pegunungan dapat mendukung pelayanan masyarakat, konektivitas wilayah, hingga mendukung aktivitas perekonomian. Meski ada pembangunan tiga gedung pemerintahan yang terpaksa molor.
Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan pembangunan jalan dan jembatan memiliki peran strategis dalam mempercepat konektivitas antarkawasan, mendukung mobilitas masyarakat, serta membuka akses menuju pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan pemerintahan di Tanah Papua.
“Pembangunan infrastruktur dasar, khususnya jalan dan jembatan, merupakan fondasi penting dalam mendorong pemerataan pembangunan di Papua. Konektivitas yang baik akan memperlancar distribusi logistik, meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar, serta memperkuat integrasi wilayah di daerah-daerah yang masih menghadapi tantangan geografis,” terang Dody di Jakarta, Jumat (11/9/2026).
Menurut Dody, pembangunan tersebut sejalan dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan pemerataan pembangunan dan penguatan wilayah Papua sebagai bagian penting dalam mewujudkan pembangunan nasional yang inklusif.
Sementara itu, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah III Kementerian PU, Pranoto mengatakan salah satu infrastruktur yang mulai ditangani adalah jembatan Gantung Logonoba di Kali Uwe, Distrik Wouma, Kabupaten Jayawijaya. Kementerian PU melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Papua-Papua Pegunungan telah melakukan survei untuk mengetahui kondisi kerusakan dan kebutuhan penanganannya.
“Ada jembatan gantung yang rusak di Kali Uwe, Distrik Wouma, dari BBPJN Papua-Papua Pegunungan sudah lakukan survei kerusakan,” ujar Pranoto.
Selain infrastruktur konektivitas, pembangunan kawasan pusat pemerintahan Papua Pegunungan juga menjadi perhatian. Rencana pembangunan tiga gedung pemerintahan, yakni Gedung Gubernur, DPRD, dan MPRP, sebelumnya direncanakan pada 2024. Namun, kondisi sosial di lokasi membuat pelaksanaannya tertunda.
Menurut Pranoto, Kementerian PU kini melakukan pengkajian kelayakan untuk lokasi baru di Kabupaten Jayawijaya. Dengan proses tersebut, pembangunan kawasan pemerintahan diharapkan dapat kembali dilanjutkan setelah kondisi dan lokasi pembangunan dinilai memungkinkan.
Kementerian PU juga memiliki sekitar 114 kegiatan pada 2026 yang mencakup bidang sumber daya air, Bina Marga, dan Cipta Karya di wilayah Papua Pegunungan. Kegiatan utama yang dilakukan antara lain pengendalian banjir Sungai Wouma di Kota Wamena, peningkatan Jalan Pirime sepanjang 2,34 kilometer, pembangunan Jalan Towe Hitam–Oksibil II sepanjang 3,74 kilometer, pembangunan Jalan Oksibil–Iwur sepanjang 4,79 kilometer, serta preservasi jalan dan ada tanggap darurat.
Disamping itu, ada 22 paket kegiatan yang belum terlaksana. Paket tersebut terdiri dari tujuh paket Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALDS), 12 paket Bantuan Pemerintah melalui Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), serta tiga paket Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas).
Kementerian PU memastikan dukungan terhadap Papua Pegunungan diarahkan pada penguatan infrastruktur konektivitas hingga pelayanan dasar menjadi bagian penting dalam meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat serta pembangunan yang memiliki manfaat jangka panjang bagi masyarakat Papua Pegunungan. (vit)
