WARTALENTERA–Upaya pemberantasan premanisme di Jakarta terus digencarkan. Namun, Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Hilda Kusuma Dewi, menekankan bahwa operasi semacam ini harus dilakukan secara berkesinambungan, bukan hanya sementara. “Harus berkesinambungan, jangan hanya minggu ini saja. Setelah itu dibiarkan lagi,” kata Hilda di Jakarta, Senin (19/5/2025), saat menanggapi maraknya aksi premanisme yang kembali meresahkan masyarakat.
Hilda menegaskan bahwa penindakan terhadap aksi premanisme adalah kewenangan aparat kepolisian, bukan masyarakat sipil. Oleh karena itu, ia meminta aparat penegak hukum untuk tidak lengah dan tetap konsisten dalam melakukan penertiban.
Menurutnya, salah satu penyebab premanisme di Jakarta masih tumbuh subur adalah karena pelakunya merasa memiliki dukungan dari kelompok tertentu, termasuk organisasi masyarakat yang memberikan “bekingan”. “Segala tindakan premanisme ini harus segera diberantas. Siapapun pelakunya, meskipun merasa punya backup,” ujarnya.
Hilda juga menyoroti pentingnya peran aktif Satpol PP dalam operasi pemberantasan premanisme, dengan cara terjun langsung ke masyarakat. Ia menilai, keberadaan petugas keamanan yang pasif justru membuka peluang premanisme tumbuh kembali. “Kalau petugas keamanan tidak mau memberantas atau menutup mata, bagaimana nasib masyarakat?” tegasnya.
Operasi Anti Premanisme Digelar Polda Metro Jaya
Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah menggelar Apel Siaga Anti Premanisme pada Jumat (9/5/2025) sebagai bagian dari upaya menekan aksi kriminal jalanan dan gangguan ketertiban umum di Jakarta. “Apel siaga anti premanisme ini bertujuan untuk menciptakan situasi kondusif serta menjaga stabilitas iklim investasi di wilayah hukum Polda Metro Jaya,” jelas Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Karyoto.
Kapolda mengungkapkan bahwa operasi ini akan berlangsung selama 15 hari, terhitung mulai 9 Mei hingga 23 Mei 2025. Penindakan dilakukan dengan pendekatan hukum yang komprehensif dan terukur, serta dukungan intelijen yang akurat. “Langkah-langkah preemtif dan preventif juga akan ditingkatkan guna menindak tegas dan menanggulangi segala bentuk gangguan keamanan,” kata Karyoto.
Peningkatan kasus premanisme di Jakarta kerap menjadi sorotan masyarakat, terutama karena sering melibatkan unsur kekerasan, pemalakan, hingga intimidasi di tempat-tempat umum dan pusat aktivitas ekonomi. Para pelaku premanisme bahkan kerap dikaitkan dengan kelompok tertentu yang memberikan perlindungan. Fenomena ini tidak hanya menciptakan rasa takut di masyarakat, tetapi juga mengganggu iklim usaha dan investasi di Ibu Kota. Oleh karena itu, berbagai pihak menilai bahwa penanganan premanisme tidak boleh setengah hati, dan harus dilakukan secara sistematis, kolaboratif, serta berkelanjutan. (kom)
