WARTALENTERA – Ketegangan di kawasan perbatasan Indochina kembali meningkat setelah sebuah peluru artileri jarak jauh yang ditembakkan pasukan Kamboja ke arah Thailand justru jatuh di wilayah Laos. Hal ini dikonfirmasi oleh juru bicara militer Thailand, Winthai Suvaree, pada Sabtu (26/7/2025).
“Proyektil jarak jauh Kamboja yang ditembakkan selama terjadi bentrokan antara pasukan Thailand dan Kamboja jatuh di wilayah Laos,” kata Winthai kepada awak media.
Ia menyebutkan bahwa lokasi jatuhnya proyektil telah ditemukan dan tengah diinvestigasi lebih lanjut. Titik jatuhnya proyektil diketahui berada dekat kawasan Segitiga Zamrud, yakni pertemuan tiga negara: Thailand, Laos, dan Kamboja. Kawasan ini juga merupakan lokasi dari sejumlah kuil kuno Khmer-Hindu seperti Prasat Ta Muen Thom, Prasat Ta Muen Tot, dan Prasat Ta Kwai. “Ini tidak terlihat seperti sebuah kecelakaan. Sulit untuk meleset dari sasaran sejauh itu,” tegas Winthai.
Ia menambahkan bahwa meskipun ketiga negara memang memiliki titik pertemuan perbatasan yang berdekatan, namun jaraknya tidak sedekat itu untuk menyebabkan kesalahan tembak secara berulang. Jika peluncuran peluru tersebut dilakukan secara sengaja, lanjut Winthai, maka itu bisa dianggap sebagai provokasi yang bertujuan memicu ketegangan antara Thailand dan Laos.
Sebelumnya, ketegangan di perbatasan Thailand-Kamboja meningkat menjadi konflik bersenjata sejak 24 Juli lalu. Dalam bentrokan tersebut, tercatat korban jiwa dan luka dari kedua belah pihak, termasuk warga sipil.
Situasi ini juga merupakan buntut dari insiden pada 28 Mei di zona netral yang disengketakan, yang menewaskan seorang tentara Kamboja dalam bentrokan dengan militer Thailand.
Konflik wilayah antara Thailand dan Kamboja sendiri sudah berlangsung lama. Akar permasalahan berasal dari masa penjajahan Prancis saat peta perbatasan disusun pada tahun 1907. Namun, baik Thailand maupun Kamboja menafsirkan batas wilayah tersebut secara berbeda. Saat proses demarkasi oleh Prancis, beberapa wilayah perbatasan tidak dimasukkan ke dalam peta karena dinilai sulit diakses. Setelah Kamboja merdeka dari Prancis pada 1953, wilayah-wilayah inilah yang kemudian menjadi pusat sengketa.
Thailand sendiri lebih memilih menyelesaikan sengketa perbatasan melalui jalur negosiasi bilateral. Di sisi lain, Kamboja kerap mengandalkan Mahkamah Internasional (ICJ), meskipun Thailand tidak mengakui yurisdiksi ICJ atas sengketa wilayah ini. (kom)
