WARTALENTERA – Pemerintah menyiapkan rumah bagi korban demonstrasi yang berujung anarkis di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Akmal Malik saat melakukan kunjungan ke rumah para korban bersama Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, Jumat (5/9/2025).
Menurut Akmal, rumah-rumah tersebut disiapkan di kawasan Barombong, Kecamatan Tamalate, dan rencananya akan diserahkan langsung pekan depan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait. “Ini adalah bentuk kepedulian pemerintah pusat dan Kemendagri serta Menteri PKP yang memberi perhatian khusus untuk keluarga korban di Makassar,” ujarnya.
Akmal menjelaskan pemerintah menyiapkan sekitar empat atau lima unit rumah layak huni bagi keluarga korban meninggal dunia serta satu unit bagi petugas Satpol PP yang mengalami kondisi kritis. Bantuan ini disebutnya sebagai bentuk komitmen negara yang diturunkan melalui lintas kementerian, termasuk keterlibatan Kementerian Sosial (Kemensos).
“Pak Mendagri meminta saya mengkomunikasikan dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar agar bentuk dukungan dari pemerintah pusat betul-betul bisa bermanfaat bagi keluarga,” tambahnya.
Ia mengatakan bantuan rumah difokuskan terlebih dahulu untuk keluarga korban meninggal dunia, dengan kemungkinan adanya tambahan dukungan lain setelah dilakukan pemetaan kebutuhan oleh Pemkot Makassar.
“Nanti, Pak Wali Kota yang akan menentukan lokasi. Sekarang baru disiapkan untuk korban yang meninggal. Insya Allah, Pak Mendagri dan Menteri PKP akan berkunjung langsung ke Makassar untuk menyerahkan bantuan di lokasi rumahnya,” ucap Akmal.
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyambut baik langkah pemerintah pusat. Ia menegaskan pihaknya akan memastikan pendataan dilakukan secara detail agar bantuan yang diberikan tepat sasaran.
“Pemkot Makassar akan memastikan pendataan dan kebutuhan keluarga korban terpenuhi, sehingga dukungan dari pemerintah pusat dapat tersalurkan secara efektif dan sesuai dengan kondisi di lapangan,” kata Munafri.
Langkah ini sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah pusat dan Pemkot Makassar dalam memulihkan kondisi sosial masyarakat pasca-insiden terbakarnya Gedung DPRD Makassar serta memastikan keluarga korban tidak menghadapi beban sendirian. (kom)
