WARTALENTERA – Penanganan TBC (tuberculosis) tak cukup diselesaikan hanya di Pemerintah. Perlu perhatian dan kerja sama lintas sektor mengingat TBC di Indonesia sudah banyak menelan korban jiwa.
Demikian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno dalam keterangannya dikutip Jumat (29/11/2024). Ia menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor dalam penanganan TBC dari hulu ke hilir, dengan memanfaatkan berbagai lini pelayanan masyarakat di Indonesia.
“TBC tidak bisa diselesaikan hanya oleh Kementerian Kesehatan saja, tetapi juga melibatkan seluruh pemangku kepentingan baik di internal pemerintah maupun masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, Pratikno menyoroti pentingnya edukasi dan penguatan infrastruktur dalam upaya pemberantasan TBC. Menurutnya, hal ini akan memperkuat kesadaran masyarakat sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih sehat untuk mencegah penyebaran penyakit.
“Ini bukan hanya soal mengobati, tetapi juga membuat lingkungan menjadi lebih sehat. Edukasi masyarakat menjadi penting, infrastruktur menjadi penting,” kata Pratikno menambahkan.
Ia juga mengingatkan bahwa dampak TBC tidak kalah besar dibandingkan dengan COVID-19, yang telah menyebabkan banyak korban jiwa. Akan tetapi, imbuhnya, Indonesia memiliki potensi untuk menanggulangi TBC dengan sukses seperti yang telah dilakukan dalam penanganan COVID-19.
“Kuncinya kita harus bisa melihat ini sebagai sebuah krisis, yang kemudian semua pihak harus bekerja keras untuk menyelesaikannya dari hulu ke hilir, semua kementerian dan lembaga terlibat. Cara serupa dapat dilakukan untuk penanganan TBC,” ujarnya menegaskan.
Penambahan anggaran
Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto resmi menyetujui penambahan anggaran untuk penanganan TBC. Menkes menyebut tambahan dana tersebut mencapai USD500 juta atau sekitar Rp8 triliun dari anggaran awal senilai USD250 juta.
“Presiden yang saya ajak bicara, Presiden telah setuju untuk memberi saya 500 juta dolar AS lagi di atas itu (250 juta dolar AS),” kata Menkes dalam High Level Meeting On TB Innovation di Kabupaten Badung, Bali, 11 November 2024 lalu.
Dengan demikian, untuk penanganan TBC dimana Indonesia peringkat kedua kasus tertinggi di dunia akan ditangani dengan anggaran USD750 serta dibantu dana dari global.
Menkes mengatakan peningkatan anggaran tersebut akan dimanfaatkan untuk beberapa program, salah satunya untuk skrining, dimana untuk mencapai temuan 1 juta kasus per 2025 perlu setidaknya 7-8 juta pemeriksaan.
“Kami membuat sebuah program, mudah-mudahan tahun depan kami bisa meluncurkannya. Pemerintah akan memberikan hadiah melakukan skrining, semua orang saat sedang berulang tahun, pemerintah akan memberi program pemeriksaan gratis,” ujarnya.
Pemeriksaan ini nantinya akan dibedakan berdasarkan usia, dimana usia bayi akan mendapat prioritas pemeriksaan dibanding anak-anak, dan anak-anak juga akan mendapat pemeriksaan lebih daripada orang dewasa.
“Banyak pemanfaatannya kita bagi-bagi, ada yang untuk survailans, tadi skrining, juga untuk obat, dan ada yang untuk vaksin,” kata Menkes.
Penambahan USD500 disetujui Presiden Prabowo ini tidak lepas dari misi percepatan penanganan TBC yaitu target pemerintah mengeliminasi kasus TBC pada 2030. (inx)
