WARTALENTERA - Pertumbuhan ekonomi pada kuartal I/2025 mengalami penurunan dari angka 5,11 persen tahun lalu, ke angka 4,87 persen. Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) disebut-sebut sebagai pemicunya yang membuat kemampuan konsumsi masyarakat ikut menurun.
Demikian diungkapkan Ajib Hamdani, Analis Kebijakan Ekonomi dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dalam keterangan resmi yang dikutip Rabu (11/6/2025). Dijelaskan, korban dari PHK mencapai 70 ribu pekerja pada kuartal I/2025.
“Kemiskinan juga mengalami peningkatan mencapai 60,3 persen. Kondisi ini sejalan dengan penurunan daya beli masyarakat,” kata Ajib.
Selain itu, Ajib menyoroti pola government spending pada awal tahun yang kurang ideal dari penerimaan pajak, hanya 14,7 persen dari target 20 persen pada kuartal I/2025. Program efisiensi belanja yang dilakukan pemerintah juga, menurutnya, memberikan sentimen negatif terhadap pertumbuhan ekonomi pada awal tahun ini.
Ajib juga mengatakan, kebijakan eksternal turut memengaruhi mandeknya pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I/2025 ini. Ajib mengaitkannya dengan kontraksi ekonomi akibat kebijakan tarif Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
“Kondisi ini membuat permintaan barang dari Amerika menurun. Kebijakan efek tarif Trump ini memberikan sentimen negatif selama kuartal kedua,” ucap Ajib.
Ajib merekomendasikan pemerintah membuat orientasi jangka pendek pada Juni hingga semester kedua 2025. Caranya bisa melalui program stimulus ekonomi yang fokus dengan pola bantuan langsung tunai untuk meningkatkan konsumsi masyarakat dan mendongkrak daya beli.
“Harapannya pertumbuhan ekonomi pada kuartal II/2025 bisa lebih tinggi,” ujar Ajib.
Proyeksi OECD
Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) juga memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini, dari 4,9 persen menjadi 4,7 persen. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemangkasan pertumbuhan ekonomi ini terjadi secara global karena terdampak perang tarif atau tarif resiprokal Amerika Serikat.
Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu mengatakan saat ini pemerintah berfokus pada upaya menjaga daya beli masyarakat demi menjaga pertumbuhan. Salah satunya adalah dengan meluncurkan lima paket stimulus ekonomi.
“Kami juga monitor dari berbagai negara di OECD, sebagian besar juga membuat paket-paket agar bisa menjaga daya beli masyarakatnya dalam situasi seperti sekarang,” kata Airlangga dalam konferensi pers daring dari Paris pada Rabu malam, 4 Juni 2025.
OECD merupakan organisasi internasional beranggotakan 38 negara yang menerima prinsip demokrasi perwakilan dan ekonomi pasar bebas. Indonesia telah menyerahkan dokumen Initial Memorandum kepada OECD sebagai syarat aksesi menjadi anggota.
Dokumen itu diberikan oleh Airlangga di sela-sela pertemuan tingkat menteri Dewan OECD 2025 yang berlangsung di Paris, Prancis, pada 3 Juni 2024. (inx)
