WARTALENTERA – Program MBG (makan bergizi gratis) selama masa libur sekolah disebut-sebut tidak logis dan berpotensi menghamburkan uang negara. Selain itu, skema pembagian rapel dalam bentuk makanan kemasan malah cenderung menambah “pundi-pundi” pengusaha besar alih-alih pelaku usaha kecil dan mikro.
Kritik ini disampaikan Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda, dalam pernyataan tertulisnya, Selasa (23/12/2025).
“Publik patut bertanya, apa manfaat Program MBG bagi siswa ketika tidak ada kegiatan belajar mengajar?” kata Nailul.
Ia menyebut setidaknya ada tiga persoalan utama dari kebijakan tersebut. Pertama, dari sisi anggaran negara dimana hingga Desember 2025, tercatat ada 17.555 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi.
Dengan asumsi tiap SPPG menyediakan 3.000 porsi per hari selama liburan sekolah, ia memperkirakan terdapat sekitar 526,65 juta porsi MBG yang tetap diproduksi. Dengan harga rata-rata Rp15 ribu per porsi, Nailul menghitung anggaran yang terserap selama liburan mencapai Rp7,9 triliun.
“Apakah tidak lebih bijak jika anggaran sebesar itu dialihkan sementara untuk membantu masyarakat di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara yang sedang mengalami kesulitan?” ujarnya.
Ia juga menyoroti potensi keuntungan yang diterima pengelola dapur MBG. Dengan estimasi laba per dapur sekitar 13,33 persen atau Rp 2.000 per porsi, Nailul memperkirakan sekitar Rp 1 triliun berpotensi masuk ke kantong pengusaha SPPG.
“Pertanyaannya, siapa pemilik SPPG ini? Jangan sampai yang menikmati justru kroni pemerintah,” kata dia.
Kritik kedua berkaitan dengan kualitas makanan dalam Program MBG selama liburan. Nailul menilai skema pembagian makanan secara dirapel mendorong penggunaan produk makanan kemasan seperti biskuit, snack ringan, susu, dan roti, sebagian besar diproduksi oleh perusahaan besar, bukan pelaku usaha mikro dan kecil.
“Uang triliunan rupiah justru mengalir ke konglomerat, bukan ke pedagang sayur di pasar atau petani di daerah,” ujarnya.
Adapun catatan ketiga menyangkut tujuan awal program MBG untuk membentuk pola makan sehat anak. Nailul mempertanyakan nilai gizi makanan kemasan yang dibagikan selama liburan dibandingkan menu MBG saat hari sekolah yang terdiri dari sayur, protein, karbohidrat, dan vitamin.
“Apakah makanan kemasan itu setara gizinya?” kata dia.
Menurut Nailul, masa libur sekolah seharusnya dimanfaatkan sebagai momentum evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program MBG. Ia meminta pemerintah tidak memaksakan keberlanjutan program jika manfaatnya bagi anak tidak optimal.
“Jangan sampai libur sekolah justru dijadikan waktu untuk mempercepat balik modal pemilik SPPG,” ujarnya.
Ia menegaskan tidak menolak tujuan program MBG sebagai program prioritas pemerintah. Namun, ia menilai alokasi anggaran harus mempertimbangkan kondisi sosial dan kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak. (inx)
