WARTALENTERA-Perlu diperkuat Perpres, larangan rangkap jabatan pascaputusan MK. Komisi Pemberantasan Korupsi mendorong adanya peraturan presiden yang mengatur
WARTALENTERA-Dibentuk lewat Perpres, Kementerian Haji dan Umrah bukan berdasar amanat UUD 1945. Hal itu ditegaskan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO)
WARTALENTERA-Urgent, pemerintah didesak segera membentuk lembaga khusus untuk melindungi data pribadi WNI. Presiden Prabowo Subianto harus segera membentuk
WARTALENTERA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut mekanisme tambahan anggaran untuk Program MBG (Makan Bergizi Gratis) sebesar Rp50