WARTALENTERA-Menkes Budi Gunadi Sadikin berencana membolehkan dokter umum menangani operasi melahirkan dengan metode caesar untuk daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) dan dalam kondisi urgent. Regulasi kebijakan ini tengah disusun oleh kementerian bersama dokter senior dan akan segera terbit dalam waktu dekat.
Hal ini selaras dengan imbauan Presiden Prabowo Subianto yang meminta Kemenkes (Kementerian Kesehatan) membuka sedikitnya 66 rumah sakit di daerah 3T. Beberapa di antara daerah terpencil itu adalah Pulau Nias, Taliabu, Kolaka, Konawe Utara, pedalaman Sumba, dan pedalaman Flores.
Wacana kebijakan tersebut muncul, mengingat jumlah dokter spesialis di Indonesia masih jauh dari total kebutuhan, sehingga alternatifnya adalah melatih dokter umum agar bisa melakukan operasi. “Jadi yang saya minta adalah untuk ratusan daerah yang tidak memiliki dokter spesialis, tolong dokter umumnya dilengkapi kompetensi yang sifatnya menyelamatkan nyawa,” ujar Budi saat ditemui di kompleks DPR/MPR, dikutip Sabtu (17/5/2025).
Budi menjelaskan, membolehkan dokter umum menangani operasi caesar bukanlah mekanisme baru dalam dunia medis. Di dunia internasional, cara seperti ini dikenal dengan istilah task shifting, yaitu pemindahan tugas dari tenaga medis yang mempunyai kualifikasi tinggi ke tenaga medis atau lebih rendah kualifikasinya.
Biasanya, metode ini digunakan apabila terjadi kekurangan SDM (Sumber Daya Manusia). Ia bercerita, gagasan ini muncul karena dirinya sering mendapat banyak laporan dari dokter-dokter umum di daerah.
Mereka mengadu tidak bisa mengambil tindakan apapun ketika melihat ibu hamil yang hendak melahirkan, bahkan ketika hampir meninggal. Padahal, tidak ada satu pun dokter spesialis di daerah tersebut.
“Pak, sekarang tuh kami enggak boleh melakukan itu (operasi). Karena kami dibilang tidak berkompeten, sehingga kami banyak melihat ibu-ibu yang hamil itu wafat di daerah,” kata Budi menirukan ucapan dokter umum yang mengadu kepadanya.
Sebelum mendapatkan izin operasi, ia menjelaskan, dokter umum itu akan menjalani pelatihan khusus yang digelar oleh Kolegium Obstetri dan Ginekologi (Obgyn). “Fasilitasnya juga akan kami siapkan pada tahun ini,” janjinya.
Pro Kontra Legislator
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani meminta Kemenkes mengkaji secara cermat rencana pelatihan pada dokter umum di daerah 3T agar bisa menangani layanan kebidanan dan operasi caesar. Menurut Netty, meskipun rencana itu muncul dari keprihatinan yang nyata di tengah masyarakat, keselamatan pasien dan standar profesi medis tidak boleh dikompromikan.
“Persalinan, apalagi yang membutuhkan tindakan operasi, adalah proses medis berisiko tinggi. Dokter spesialis obgyn menempuh pendidikan dan pelatihan lama untuk memiliki keahlian penanganan operasi. Pelatihan singkat bagi dokter umum tidak bisa serta merta menggantikan itu,” kata Netty dalam keterangan resminya, dikutip Sabtu (17/5/2025).
Sedangkan anggota Komisi IX DPR Irma Suryani Chaniago justru mendukung wacana Kemenkes. Irma mengatakan wacana itu bisa menjadi solusi bagi daerah 3T yang kesulitan mendapatkan layanan dokter spesialis kandungan atau dokter obstetri dan ginekologi
“Jadi tindakan ini hanya boleh dilakukan kalau urgent, terpaksa,” tegasnya. Menurut Irma, pemberian wewenang itu sah-sah saja selama dokter umum diberikan pelatihan keterampilan untuk melakukan operasi caesar secara memadai.
“Yang penting kan pelatihannya, kalau pelatihannya berkualitas, dia bisa melakukan operasi secara baik, kenapa enggak?” imbuhnya. Menurut Irma lagi, banyak kasus kematian ibu saat melahirkan akibat penanganan yang terlambat.
Banyaknya kematian ibu saat melahirkan merupakan dampak dari minimnya jumlah dokter kandungan di Indonesia. Irma optimistis, wacana itu akan disambut baik oleh masyarakat di pedalaman Tanah Air.
Bila ada yang menentang, lanjutnya, mungkin berasal dari dokter obstetri dan ginekologi di perkotaan. “Sebetulnya jika para spesialis obgyn mau ditempatkan di wilayah 3T kan pemerintah tidak perlu melakukan ini,” tuturnya. (sic)
