WARTALENTERA-Lestarikan budaya lokal, Jakarta akan punya Lembaga Adat Masyarakat Betawi. Wagub (Wakil Gubernur) Jakarta Rano Karno mengumumkan rencana Pemprov (Pemerintah Provinsi) Jakarta tersebut, sebagai bagian dari upaya pelestarian budaya Betawi.
Selain itu, rencana itu menjadikan Jakarta sebagai kota global yang berbudaya. “Selama ini belum ada lembaga adatnya, (tetapi) ormasnya banyak,” ujar Rano Karno kepada wartawan di Balai Kota DKI, dikutip Selasa (24/6/2025).
Pembentukan lembaga ini merupakan salah satu program prioritas dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Jakarta 2025–2029. Pemerintah ingin memastikan identitas dan budaya Betawi tetap terjaga, meski Jakarta tengah bertransformasi menjadi kota global.
Menurutnya, lembaga adat Betawi nantinya akan berperan penting dalam menjaga warisan budaya serta menjadi mitra strategis pemerintah dalam mengembangkan kebijakan berbasis kearifan lokal. “Lembaga adat ini barang kali juga akan memikirkan bagaimana menjaga atau melestarikan kebudayaan Betawi,” tambahnya.
Pemeran ikon Si Doel Anak Sekolahan menyatakan, komitmennya untuk menjalankan amanah gubernur dan harapan masyarakat, terutama di bidang kebudayaan. “Saya juga turun ke bawah, insyaallah kita akan tata lagi, rencanakan lagi, agar masyarakat tahu pemimpinnya ada di tengah masyarakat,” tutupnya.
Selain budaya, Pemprov Jakarta juga akan tetap fokus pada pembenahan berbagai masalah klasik di ibu kota, seperti banjir, kemacetan, dan polusi udara. Penanganan banjir, misalnya, akan dilakukan dengan normalisasi Sungai Ciliwung yang dijadwalkan mulai bulan depan, serta pembangunan giant sea wall sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Untuk mengatasi kemacetan dan polusi udara, Gubernur Pramono Anung telah mencetuskan konsep Transjabodetabek sistem transportasi terintegrasi yang menghubungkan Jakarta dengan kota-kota penyangga. Langkah ini diharapkan mampu mengurangi penggunaan kendaraan pribadi yang selama ini menjadi penyumbang terbesar polusi udara di Jakarta.
“Usaha ini tidak akan sampai kalau masyarakat tidak mendukung. Misalnya, setiap Rabu yuk kita sepakat tidak pakai mobil pribadi,” ajak Pramono, di kesempatan berbeda. (sic)
