WARTALENTERA-Pengamat hukum dan pembangunan dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Hardjuno Wiwoho menegaskan bahwa perombakan atau reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto harus dipandang sebagai evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola politik, hukum, dan ekonomi nasional.
Menurut Hardjuno, perubahan kabinet memang tidak bisa dilepaskan dari dimensi politik. Namun, ia mengingatkan agar kepentingan politik tidak menyingkirkan kepentingan rakyat. “Kursi menteri bukan hadiah bagi kelompok tertentu, tapi amanah untuk mengelola negara. Publik akan menilai apakah reshuffle ini sungguh-sungguh untuk rakyat atau sekadar bagi-bagi kekuasaan,” ujar Hardjuno dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Selasa (9/9/2025).
Ia menekankan bahwa reshuffle seharusnya memberi arah baru bagi pembangunan nasional. Kabinet ke depan perlu tidak hanya kuat secara politik, tetapi juga memiliki visi hukum yang adil serta ekonomi yang inklusif.
Indonesia, lanjutnya, kini menghadapi tantangan besar, mulai dari geopolitik global hingga ketimpangan domestik. Oleh karena itu, perombakan kabinet harus memberi sinyal bahwa negara siap menjawab tantangan dengan kepemimpinan yang tegas, adil, dan berpihak pada rakyat.
Hardjuno juga menyoroti pencopotan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan. Menurutnya, jabatan Menko Polkam bukan sekadar posisi politik, melainkan garda depan untuk memastikan stabilitas nasional dengan koordinasi antarlembaga yang lebih solid, transparan, dan akuntabel. “Yang lebih penting adalah membangun sistem yang transparan, sehingga praktik-praktik yang melemahkan demokrasi dan merugikan rakyat bisa dihentikan,” katanya.
Di bidang ekonomi, Hardjuno menyinggung pergantian Menteri Keuangan Sri Mulyani. Ia mengkritik strategi anggaran berbasis defisit yang dinilai membuat utang negara semakin membengkak. “Selama ini dengan model defisit, pemerintah cenderung menutup kebutuhan belanja dengan utang. Akibatnya, bank-bank lebih nyaman menaruh dananya di instrumen seperti Sertifikat Bank Indonesia (SBI) atau Surat Utang Negara (SUN) ketimbang menyalurkannya langsung ke sektor riil. Rakyat hanya jadi penonton, sementara uang berputar di lingkaran finansial,” tutur Hardjuno.
Dengan hadirnya Menteri Keuangan baru, Purbaya Yudhi Sadewa, ia berharap arah kebijakan keuangan negara bisa lebih berani mengurangi penerbitan utang dan mendorong bank menyalurkan kredit kepada sektor riil. “Jika bank diarahkan untuk mengalirkan uangnya ke sektor riil, UMKM bisa tumbuh, lapangan kerja tercipta, dan ekonomi rakyat bergerak. Itu jalan agar ekonomi Indonesia tidak terus bergantung pada utang,” ujarnya.
Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto merombak lima kementerian strategis dan melantik satu pejabat instansi baru di Kabinet Merah Putih, Senin (8/9). Mensesneg Prasetyo menjelaskan perombakan itu meliputi Kemenko Politik dan Keamanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Kementerian Koperasi, serta Kementerian Pemuda dan Olahraga.
“Atas berbagai pertimbangan, masukan, dan evaluasi, yang dilakukan terus menerus oleh Presiden, maka pada sore ini sekaligus Presiden putuskan untuk melakukan perubahan susunan Kabinet Merah Putih pada beberapa jabatan kementerian,” kata Prasetyo. (kom)
