WARTALENTERA – Kasus teror yang diterima Ketua BEM UGM seharusnya direspons Pemerintah secara tegas. Bukan malah menganggap remeh dan terkesan lebih mentolerir adanya teror dan intimidasi terhadap para aktivis hanya karena mengkritik.
Kesan ini menguat setelah Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, meminta para aktivis mahasiswa menghindari kata-kata yang dianggap tidak sopan dalam melakukan kritik.
“Alih-alih turut prihatin dengan adanya teror, Mensesneg justru mempermasalahkan diksi dalam mengemukakan kritik. Ini sangat memprihatinkan,” kata Direktur Eksekutif Merdeka Institute, Mulia Siregar, menanggapi pernyataan Mensesneg dalam siaran pers yang diterima Warta Lentera, Jumat (20/2/2026).
Sebagai lembaga kajian, dan riset yang fokus pada masalah-masalah sosial, ekonomi, politik, dan kebangsaan, Merdeka Institute mempertanyakan sikap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menanggapi munculnya teror dan intimidasi terhadap Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gadjah Mada (UGM), Tiyo Ardianto, setelah melontarkan kritik keras terhadap kasus anak bunuh diri di Nusa Tenggara Timur (NTT) beberapa waktu lalu.
Sayangnya, respons Pemerintah melalui Mensesneg, dinilai melenceng dari substansi kritik. Seperti diketahui, Mensesneg Prasetyo Hadi meminta para aktivis mahasiswa menghindari kata-kata yang dianggap tidak sopan dalam melakukan kritik.
“Penyampaian pendapatnya enggak ada masalah, tapi caranya itu kan juga itu perlu menjadi pelajaran bagi kita semua kan. Misalnya, hindarilah menggunakan kata-kata yang tidak sopan atau kurang baik. Ini berlaku untuk siapa pun ya, tidak hanya untuk adik saya yang dari BEM UGM,” ujar Prasetyo Hadi kepada wartawan, Rabu (18/2/2026).
Statemen Mensesneg itulah yang menurut Mulia Siregar, sudah melenceng dari substansi kritik yang dilakukan oleh aktivis mahasiswa, yakni terkait kasus bunuh diri anak di NTT.
Merdeka Institute, kata Mulia, mencatat tiga hal untuk menanggapi statemen Mensesneg. Pertama, pemerintah seolah menganggap ringan kasus teror dan ancaman terhadap aktivis yang mengkritisi kebijakan pemerintah.
Kedua, lanjut Mulia, Mensesneg seolah mentoleransi adanya teror dan intimidasi terhadap para aktivis hanya karena mengkritik pemerintah dengan kata-kata keras. Bukannya mengecam peneror, Mensesneg justru mengajari aktivis yang diteror cara mengkritik yang menurutnya baik dan benar.
“Padahal, yang membuat Ketua BEM UGM diteror lebih karena mereka berkirim surat ke UNICEF terhait kasus anak bunuh diri. Kasus ini memang sangat memprihatinkan dan perlu mendapat perhatian bersama,” tandasnya.
Ketiga, sikap Mensesneg yang menganggap ringan dan terkesan mentoleransi teror terhadap aktivis, menurut Mulia, merupakan “alarm merah” bagi kehidupan demokrasi dan kebebasan berpendapat yang dijamin Undang-undang.
“Masyarakat dan mahasiswa turun ke jalan menggelorakan Reformasi tahun 1998 karena salah satunya memperjuangkan kebebasan berpendapat. Sikap pemerintah bertolak-belakang dengan hal itu. Apa memang mau kembali seperti zaman Orba?” sindirnya.
Terkait hal ini, Merdeka Institute mengajak seluruh elemen masyarakat dan aktivis mahasiswa untuk bersama-sama mewaspadai upaya-upaya mentoleransi teror, ancaman, dan intimidasi kepada para pengritik kebijakan pemerintah.
“Kita harus lawan bersama,” tegasnya.
Ancaman dan penguntitan
Sebelumnya diberitakan bahwa Ketua BEM UGM diteror dengan berbagai ancaman, penguntitan, hingga pemotretan dari pihak tak dikenal selama 9-11 Februari 2026. Salah satu teror yang dialaminya adalah mendapatkan ancaman penculikan melalui sebuah pesan dari nomor tak dikenal.
Teror ini diterima Tiyo setelah dirinya menyurati UNICEF pada 6 Februari 2026 lalu. Dalam suratnya, ia menyampaikan kepada Direktur Eksekutif UNICEF tentang tragedi atas duka yang tengah terjadi di dunia pendidikan Indonesia.
“Dunia macam apa yang kita tinggali ketika seorang anak kehilangan nyawa hanya karena ia tidak mampu membeli pulpen dan buku?” tulisnya, seperti dilihat dalam unggahan akun Instagram @bem.ugm.
Menurut Tiyo, tragedi tersebut merupakan hasil dari kegagalan sistemik. Ia menyebut, negara telah gagal melindungi salah satu warga negaranya yang paling rentan, yaitu anak-anak. (inx)
