Badai PHK Gulung Industri Media, Ini Respons Dewan Pers

WARTALENTERA-Industri media di Indonesia sedang tidak baik-baik saja, usai menghadapi gelombang besar PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) yang terjadi secara masif di berbagai perusahaan, mulai dari televisi hingga media daring. Yang terbaru, PHK massal di Kompas TV.

Fenomena ini disebut-sebut sebagai dampak dari tekanan ekonomi nasional yang turut memengaruhi stabilitas operasional perusahaan media.

Berdasarkan rangkuman dari berbagai sumber, termasuk unggahan akun X @partaisocmed, berikut adalah daftar perusahaan media yang diketahui telah melakukan PHK atau efisiensi karyawan hingga awal tahun 2025:

• Inews

Seluruh kantor biro daerah resmi ditutup per 30 April 2025. MNC Group yang menaunginya dilaporkan merumahkan sekitar 400 pegawai.

• Kompas TV

Mengambil langkah efisiensi dengan memberhentikan 150 karyawan.

• TV One

Juga terdampak dengan pengurangan tenaga kerja sebanyak 75 orang.

• CNN Indonesia TV

Melakukan PHK massal terhadap sekitar 200 karyawan.

• Viva.co.id

Dikabarkan akan menutup kantor operasional mereka di Pulogadung dalam waktu dekat.

• Emtek Group

Melakukan efisiensi tenaga kerja dengan memangkas 100 pegawai.

• MNC Group

Selain PHK, melakukan restrukturisasi redaksi dari 10 pemimpin redaksi menjadi hanya 3.

• TVRI

Memberhentikan tenaga kontributor dan pekerja lepas di berbagai daerah.

• RRI (Radio Republik Indonesia)

Juga memutus kontrak para pekerja outsourcing dan non-PNS.

• ANTV

Mengonfirmasi pemutusan hubungan kerja terhadap 57 orang karyawan.

• Net TV

Ikut melakukan PHK setelah proses akuisisi oleh MD Entertainment.

• Republika

Media ini merumahkan 60 karyawan, termasuk 29 wartawan sebagai bagian dari langkah efisiensi.

Langkah efisiensi ini menyoroti tekanan yang dihadapi sektor media dalam menghadapi perubahan industri, digitalisasi cepat, dan kondisi ekonomi yang tidak menentu. Di tengah transformasi besar-besaran ini, banyak pekerja media harus menghadapi masa depan yang tidak pasti.

Melihat fenomena tersebut, Dewan Pers merespons PHK massal yang terjadi di sejumlah media. Dikhawatirkan, hal ini akan mengurangi jurnalis yang berkualitas.

"Tentunya juga akan mengurangi teman-teman yang berkualitas yang selama ini menulis, mengusung kebebasan. Kemudian, punya tanggung jawab sosial kepada publik," kata Wakil Ketua Dewan Pers Agung Dharmajaya dalam wawancara bersama Pro3 RRI, dikutip Sabtu (3/5/2025).

Agung menilai, perusahaan media harus memiliki jalan lain selain melakukan PHK karyawannya. Diharapkan, peningkatan efisiensi operasional menjadi tujuan utama daripada mengurangi jumlah karyawan.

Selain itu, ia menyarankan, agar perusahaan bisa membuka ruang dialog yang transparan antara karyawan dengan pihak manajemen perusahaan. Hal ini dilakukan agar para karyawan memiliki pemahaman sama dengan kondisi yang sedang dihadapi.

"Ini bukan situasi yang senang, sedang ditinggalkan, tapi situasi ini sangat tidak kondusif. Maka harus dibuka dialog dengan sangat transparan agar mengurangi beban psikologis karyawan," imbaunya. (sic)