WARTALENTERA – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan bekerja sama dengan Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Optimalisasi Penerimaan Negara yang dibentuk oleh Polri untuk menyasar aktivitas ekonomi tersembunyi atau shadow economy, khususnya pada sektor-sektor strategis.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Rosmauli menjelaskan bahwa fokus utama kerja sama ini adalah menindak aktivitas ekonomi ilegal yang selama ini luput dari sistem perpajakan.
“Sektor yang dimaksud utamanya yang terkait dengan sumber daya alam, seperti penangkapan ikan ilegal (illegal fishing), pertambangan ilegal (illegal mining), dan pembalakan liar (illegal logging),” kata Rosmauli dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (18/6/2025).
Rosmauli menambahkan bahwa aktivitas ekonomi lain yang terindikasi sebagai tindak pidana juga akan masuk dalam cakupan operasi DJP dan Satgassus. Upaya optimalisasi penerimaan negara ini akan dilakukan dengan pendekatan sinergi antarlembaga, pertukaran data, dan penegakan hukum terpadu.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengungkapkan bahwa DJP sudah menjalin koordinasi intens dengan Polri, termasuk menerima kunjungan Tim Satgassus, guna membahas strategi peningkatan penerimaan negara dari sektor-sektor rawan pelanggaran.
“Tim Satgassus, kecuali Novel Baswedan, telah datang ke kantor kami untuk membahas koordinasi pengamanan penerimaan negara dari sisi pencegahan maupun peningkatan,” ujar Bimo.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga menyatakan bahwa keberadaan Satgassus bukanlah hal baru. Menurutnya, satgas ini sudah pernah diluncurkan sebelumnya dan memiliki peran penting dalam mendukung kinerja APBN. “Satgas khusus ini adalah inisiatif yang berpotensi besar untuk mendukung penerimaan negara dan pembangunan nasional,” ujar Sri Mulyani.
Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara dipimpin oleh Herry Muryanto sebagai ketua dan Novel Baswedan sebagai wakil ketua. Mereka sebelumnya tergabung dalam Satgassus Pencegahan Korupsi Polri dan kini diperkuat untuk mendampingi kementerian dalam memaksimalkan potensi penerimaan negara, termasuk dari sektor informal dan ilegal. (kom)
