WARTALENTERA-Warga Jakarta dan sekitarnya, khususnya pengguna transportasi online, siap-siap kesulitan mencari ojol (ojek online) dan taksi online 20 Mei nanti, sebab akan ada aksi offbid massal, mulai pukul 00.00 hingga 23.59 WIB, yaitu mematikan aplikasi secara bersama-sama, yang bisa membuat layanan ojol lumpuh total! Ratusan ribu pengemudi ojek dan taksi online dari berbagai daerah akan menggelar aksi unjuk rasa serentak.
Aksi ini digerakkan oleh Asosiasi Garda Indonesia sebagai bentuk protes terhadap kebijakan aplikator yang dinilai tidak adil dan melanggar aturan. Sebelumnya, asosiasi pengemudi ojol menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Jakarta dan wilayah Jabodetabek atas potensi kemacetan hebat yang akan terjadi selama aksi tersebut.
Ketua Umum Garda Indonesia Raden Igun Wicaksono, ribuan pengemudi ojol dan taksi online dari berbagai daerah akan memadati ibu kota pada Selasa, 20 Mei 2025. “Selain pengemudi dari Jabodetabek, kami juga akan kedatangan teman-teman dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Cirebon, Bandung, bahkan dari Palembang, Lampung, dan Banten,” jelas Igun dalam keterangan tertulis, dikutip Sabtu (17/5/2025).
Aksi 20 Mei 2025 ini akan menjadi unjuk rasa besar-besaran yang terkonsentrasi di titik-titik strategis seperti Istana Merdeka, Kementerian Perhubungan, dan Gedung DPR RI. Ia mengingatkan, bahwa kemacetan panjang hampir pasti akan melumpuhkan sebagian besar Jakarta.
Oleh karena itu, ia mengimbau masyarakat pengguna jalan agar menyesuaikan waktu perjalanan untuk menghindari terjebak macet.
“Kami mohon masyarakat pengguna jalan sekitar lokasi-lokasi Aksi Akbar 2025 untuk menyesuaikan jam melintasnya agar tidak terjebak kemacetan,” imbaunya lagi.
Tuntutan utama dalam aksi ini terkait dengan pelanggaran aturan Kepmenhub KP No.1001 Tahun 2022. Regulasi tersebut mengatur batas potongan biaya aplikasi ojol maksimal 20 persen, namun perusahaan aplikasi besar diketahui mengambil potongan hingga 50 persen. Garda menuntut agar potongan biaya dikembalikan menjadi 10 persen sesuai payung hukum, serta revisi tarif dengan menghapus biaya tambahan seperti aceng, slot, double order, dan lainnya.
“Pemerintah selama ini mendiamkan pelanggaran regulasi yang dilakukan oleh aplikator-aplikator pelanggar regulasi,” kesalnya.
Menurut Igun, Keputusan Menteri Perhubungan (Kepermenhub) KP 1001 Tahun 2022 menyebut, potongan maksimal dari aplikator adalah 15 persen, dengan tambahan 5 persen untuk kesejahteraan pengemudi. Namun kenyataannya, banyak aplikator yang memotong jauh di atas angka tersebut.
“Tidak ada ampun bagi aplikator-aplikator pelanggar, karena sejak 2022 pengemudi sudah sangat bersabar namun terus diremehkan,” tegasnya. Aksi ini didukung pula oleh beberapa aliansi seperti APOB, GOGRABBER, TEKAB, SAKOI, dan GEPPAK dari Kalimantan.
Diperkirakan, sekitar 500 ribu pengemudi online roda dua dan roda empat akan turun aksi serentak di berbagai kota besar Indonesia, seperti Medan, Palembang, Bandung, Semarang, Surakarta, Surabaya, Balikpapan, Makassar, Manado, dan Ambon. Igun juga menyampaikan bahwa bagi pengemudi yang memilih tidak ikut aksi akan diberikan arahan persuasif untuk tidak mengaktifkan aplikasinya.
Jika masih ada yang menolak, keputusan akhir akan diambil oleh tim lapangan. (sic)
