WARTALENTERA – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebutkan total kerugian akibat kerusakan infrastruktur pascademonstrasi di sejumlah wilayah ibu kota mencapai Rp55 miliar. Kerusakan tersebut menimpa dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta, yakni PT Transjakarta dan PT MRT Jakarta, serta sejumlah kamera pengawas (CCTV) yang tersebar di Jakarta.
Pramono menjelaskan, kerugian infrastruktur PT MRT Jakarta mencapai Rp3,3 miliar, sementara kerusakan fasilitas Transjakarta sekitar Rp41,6 miliar, dan kerusakan CCTV serta infrastruktur lain mencapai Rp5,5 miliar. “Total kerusakan Rp55 miliar,” kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (1/9/2025).
Ia merinci, terdapat 22 halte Transjakarta baik Bus Rapid Transit (BRT/jalur khusus) maupun non-BRT, serta satu pintu tol yang mengalami kerusakan akibat unjuk rasa pekan lalu. Dari jumlah tersebut, enam halte dibakar dan dijarah, sementara 16 halte lainnya dirusak serta menjadi sasaran vandalisme.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah mulai melakukan perbaikan sejak Sabtu (30/8). “Seluruh halte yang dirusak tersebut, mulai dari hari Sabtu sudah dilakukan pembersihan, dan segera akan kami lakukan perbaikan. Mudah-mudahan, baik yang rusak sedang, rusak berat, bisa kami selesaikan tanggal 8 atau 9 September 2025,” ujar Pramono.
Lebih lanjut, Pramono menegaskan bahwa perbaikan menggunakan dana kontijensi atau dana cadangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). “Untuk penggunaan anggaran, kami sudah meminta izin kepada Kepala Kejaksaan Tinggi untuk dilakukan pendampingan. Untuk itu, yang digunakan adalah dana kontinjensi,” jelasnya.
Selain itu, Pemprov DKI juga mengeluarkan dana Rp18 miliar untuk program tarif gratis layanan Transjakarta dan MRT selama satu pekan, terhitung mulai 31 Agustus hingga 7 September 2025.
Estimasi kerugian tersebut disampaikan dalam rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) DKI Jakarta pada Senin di Balai Kota. Rapat dihadiri Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin, Kapolda Metro Jaya Irjen Polisi Asep Edi Suheri, serta Pangdam Jayakarta Mayor Jenderal TNI Deddy Suryadi. “Semua Forkopimda hadir lengkap dan kami membahas beberapa hal, dan ada beberapa hal yang menjadi keputusan, kemudian kami tindak lanjuti di lapangan,” tambah Pramono. (kom)
