WARTALENTERA – Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan Festival Adat Budaya Nusantara, yang digagas oleh Masyarakat Adat Nusantara (MATRA) sebagai upaya mempromosikan dan melestarikan kekayaan budaya daerah.
Dalam pertemuan dengan perwakilan MATRA di Kantor Kementerian Kebudayaan, Jakarta, Selasa (1/7/2025), Fadli Zon menilai bahwa festival tersebut dapat menjadi penguat persaudaraan masyarakat adat, sekaligus motor penggerak kemajuan kebudayaan lokal.
“Kementerian Kebudayaan sangat ingin bekerja sama. Sehingga apa bentuk kerja samanya, apa yang akan dijalankan, dan apa idenya, itu bisa menjadi ujung tombak kebudayaan Indonesia,” ujar Fadli sebagaimana dikutip dalam keterangan pers Kementerian Kebudayaan pada Rabu (2/7/2025).
Sebagai organisasi yang mewadahi para pemimpin dan masyarakat adat se-Indonesia, MATRA menyampaikan sejumlah rencana kerja sama, di antaranya:
- Pelatihan adat dan budi pekerti bagi generasi muda
- Festival tahunan budaya adat
- Revitalisasi situs dan cagar budaya
- Pengembangan kurikulum muatan budaya lokal
- Penguatan tradisi lisan
- Pendokumentasian dan digitalisasi budaya lokal
MATRA juga menjelaskan rencana Festival Adat Budaya Nusantara yang bertujuan untuk mempertemukan raja-raja dari seluruh penjuru Nusantara sekaligus menampilkan kekayaan budaya masyarakat adat.
Fadli Zon menyambut positif usulan tersebut dan menyebutkan bahwa pemerintah bisa memanfaatkan Dana Indonesiana untuk mendukung program pelestarian budaya lokal. “Kita akan asistensi juga terkait Dana Indonesiana, supaya nanti dalam proses penyeleksian ada afirmasi bagi masyarakat adat,” kata Fadli.
Ia juga mendukung penuh pengembangan kurikulum budaya lokal di lembaga pendidikan. “Jika ada masukan-masukan dari MATRA, apa yang mau didorong ke Kementerian Dikdasmen, kita bisa ikut untuk membantu,” ujarnya.
Fadli menekankan pentingnya dokumentasi dan digitalisasi budaya daerah agar warisan leluhur tidak hilang. “Dokumentasi dan digitalisasi budaya lokal perlu dilakukan. Dari NTB saja misalnya, kita tahu banyak sekali lontar. Lontar di NTB ini belum dilakukan digitalisasi, padahal ada sekitar 1.800,” jelasnya.(kom)
