WARTALENTERA–Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyoroti belum adanya standar operasional prosedur (SOP) dalam pelaksanaan Program Pendidikan Karakter Panca Waluya Jawa Barat Istimewa, yang mengusung model pendidikan ala barak militer.
Wakil Ketua KPAI Jasra Putra menyampaikan dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (15/5/2025), bahwa program tersebut hingga kini belum dilengkapi panduan teknis, petunjuk pelaksanaan, maupun SOP baku sebagai acuan penyelenggaraan. “Belum terdapat standar baku yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan program, seperti belum ada panduan, petunjuk teknis, dan SOP,” tegas Jasra.
Ketidakteraturan Pelaksanaan di Lapangan
Ketiadaan regulasi yang jelas ini, menurut KPAI, telah menyebabkan perbedaan pelaksanaan yang mencolok di dua lokasi pendidikan, yakni Barak Militer Resimen 1 Shira Yudha Purwakarta dan Depo Pendidikan Bela Negara Rindam III Siliwangi, Cikole, Kabupaten Bandung Barat.
Jasra menjelaskan bahwa perbedaan tersebut mencakup struktur program, kelengkapan sarana dan prasarana, rasio antara peserta dan pembina, serta metode pengajaran mata pelajaran formal yang tidak seragam, walaupun peserta berasal dari jenjang dan jurusan yang sejenis. “Kondisi ini dikhawatirkan dapat memengaruhi mutu hasil dari program secara keseluruhan,” tambahnya.
Apresiasi Tujuan Program, Fokus pada Perlindungan Anak
Meski mencatat kekurangan dari sisi regulasi, KPAI mengapresiasi substansi program pendidikan karakter yang dijalankan. Program Panca Waluya memuat unsur-unsur penting seperti:* Pendidikan bela negara* Penguatan mental, spiritual, dan sosial* Pembentukan kedisiplinan* Peningkatan kemandirian* Penanaman nilai-nilai kebangsaan
Namun demikian, Jasra menegaskan bahwa program ini harus dijalankan dengan menjunjung tinggi prinsip perlindungan anak. Hal tersebut mencakup mitigasi risiko kekerasan, penyediaan SDM terlatih, dukungan anggaran memadai dan berkelanjutan, serta terciptanya lingkungan belajar yang aman dan ramah anak.
