WARTALENTERA - Geopark Kaldera Toba menerima surat kuning atau yellow card dari UNESCO. Pihak Kementerian Pariwisata (Kemenpar) pun secara serius menyikapi hal ini dan telah menyusun beberapa langkah konkret untuk meningkatkan pengelolaan Geopark Kaldera Toba.
Ada beberapa rekomendasi utama yang disarankan UNESCO untuk perbaikan agar Geopark Kaldera Toba bisa kembali ke green card. Beberapa rekomendasi tersebut diantaranya adalah:
- Warisan geologi dan interpretasinya — diversifikasi cerita geologi dan memperluas survey.
- Warisan alam, budaya, dan buatan — identifikasi dan inventarisasi lebih lanjut.
- Visibilitas dan kemitraan — peningkatan panel interpretasi dan visibilitas geopark.
- Jejaring dan pelatihan — meningkatkan kerja sama dengan geopark Indonesia lainnya.
“Kemenpar akan membuat panel interpretasi di berbagai geosite dalam Geopark Kaldera Toba untuk meningkatkan pemahaman pengunjung mengenai nilai geologi dan warisan alam yang ada di kawasan ini,” ujarnya dalam keterangan yang dikutip Warta Lentera, Minggu (18/5/2025).
Langkah selanjutnya adalah menyelenggarakan event-event MICE, yang mendukung forum dan kegiatan terkait destinasi wisata Kaldera Toba. Selain itu, untuk mendukung Geopark Kaldera Toba sebagai destinasi wisata, Kemenpar memberikan dukungan berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2024 sebesar Rp56,6 Miliar serta kegiatan peningkatan kapasitas SDM, koordinasi teknis, dan revitalisasi geosite seperti Monkey Forest Sibaganding dan Geosite Pulau Sibandang.
Alokasi dana tersebut terdistribusi ke delapan Kabupaten yang berlokasi di kawasan Danau Toba. Peruntukannya sebagai dukungan pembangunan infrastruktur fisik maupun kegiatan nonfisik untuk menunjang pengembangan Danau Toba, termasuk didalamnya 16 geosites Geopark Kaldera Toba sebagai destinasi wisata.
‘”Kedelapan Kabupaten di kawasan Danau Toba yang menerima DAK diantaranya adalah Dairi, Karo, Simalungun, Tapanuli Utara, Toba, Pakpak Bharat, Humbang Hasundutan, dan Samosir,” jelasnya.
Sebelumnya, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menegaskan, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Badan Pengelola Kaldera Toba UNESCO Global Geopark dan pihak-pihak terkait lainnya untuk memfasilitasi penyusunan siteplan pada Geosite yang akan dilakukan pada 2026. Penyusunan siteplan ini menjadi langkah penting dalam memperkuat struktur dan manajemen Geopark Kaldera Toba sesuai dengan pedoman UNESCO.
Kemenpar juga sangat mendukung upaya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Badan Pengelola Geopark Kaldera Toba untuk memenuhi rekomendasi UNESCO.
”Kami menyadari bahwa status UNESCO Global Geopark membawa tanggung jawab besar, dan Kemenpar berkomitmen untuk terus mendampingi dan memfasilitasi pemerintah daerah dalam memenuhi setiap persyaratan dan rekomendasi yang diberikan oleh UNESCO. Geopark Kaldera Toba memiliki potensi luar biasa, dan kami berharap pengelolaannya yang berkelanjutan akan membawa manfaat besar bagi masyarakat lokal dan sektor pariwisata Indonesia,” tuturnya.
Kemenpar berkomitmen untuk terus memantau dan mendukung setiap langkah perbaikan di Geopark Kaldera Toba, serta memastikan bahwa pengelolaannya sejalan dengan prinsip-prinsip keberlanjutan dan pelestarian warisan alam. (inx)
