WARTALENTERA - Sebanyak 1,5 juta pemilih pemula di Indonesia terancam tak bisa nyoblos di Pilkada 2024. Pasalnya, ternyata mereka belum melakukan perekaman e-KTP. Hal itu mendorong Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya untuk melakukan percepatan perekaman KTP elektronik bagi pemilih pemula.
"Ya harus semaksimal mungkin, waktunya kan sudah mepet kurang dari satu bulan. Ternyata masih ada 1,5 juta (pemilih pemula) dan ini harus dikejar oleh kita semua," ungkap Bima Arya, melansir siaran pers, Kamis (7/11/2024).
Ia meminta seluruh pihak bisa saling berkoordinasi terkait hal tersebut. Termasuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan pihak-pihak sekolah.
Warga yang sudah mencapai usai 17 tahun ke atas dan memiliki hak pilih penting untuk melakukan perekaman data e-KTP. Diharapkan mereka menjadi bagian dari pendidikan politik di Indonesia.
"Makanya kita sarankan untuk berkoordinasi dengan pihak sekolah karena mereka yang punya data anak-anak kita. Bisa sekolah bisa panti asuhan kemudian juga pesantren, ini harus dijemput bola ke sana," tegasnya.
Selain pemilih pemula, sambungnya, pendataan perekaman kepada pemilih rentan dan kalangan disabilitas juga jangan sampai diabaikan.
Ia mendapat keluhan dari LSM pendamping para penyandang disabilitas bahwa belum semua warga difabel tercatat dalam perekaman tersebut. Jika tercatat pun, data yang tertera di sana tidak sesuai.
"Jadi ketika dilakukan sensus yang disabilitas ini tercatat sebagai warga yang bukan disabilitas. Sedangkan mereka perlu difasilitasi ketika nyoblos," ucapnya.
Sebab menurutnya, berbeda dengan pemilih biasa, penyandang disabilitas membutuhkan alat bantu dan pendamping saat tengah melaksanakan hak pilih mereka di Tempat Pemungutan Suara (TPS). "Jadi hpemilih pemula tak bisa nyoblosarus mendapat perhatian lebih dari kita semua," tandasnya. (sic)
