WARTALENTERA - Penyelenggaraan haji seringkali dikaitkan dengan isu-isu korupsi dan nepotisme. Agar bebas korupsi, Kementerian Agama (Kemenag) menggandeng Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penyelenggaraan haji 2025 nanti.
Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar yang baru saja dilantik dalam Kabinet Merah Putih ingin meredam isu korupsi dibalik penyelenggaraan haji tahun depan. Itu sebabnya, Kementerian Agama (Kemenag) akan menggandeng Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penyelenggaraan haji 2025 nanti.
“Penyelenggaraan haji tahun ini kami tidak ingin ada isu-isu korupsi. Ini juga sesuai dengan arahan presiden kepada menteri-menterinya,” jelas Menag saat membuka Mudzakarah Perhajian Indonesia Tahun 2024 yang berlangsung di Institut Agama Islam (IAI) Persis Bandung, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024) kemarin.
Ia mengakui, penyelenggaraan haji merupakan kegiatan yang begitu kompleks dan melibatkan banyak pihak. Sehingga, tidak mungkin Kemenag berjalan sendiri dengan mulus.
Banyak kelemahan dan kekurangan yang musti diperbaiki. Pihaknya juga berjanji akan meminimalisir penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.
"Insya Allah obsesi kami bahwa penyelenggaraa haji ini sukses, tapi juga "bersih". Kelemahan-kelemahan memang tidak bisa dihindari karena kami juga manusia biasa. Tetapi, sejauh yang bisa kita hindari penyimpangan-penyimpangan yang terjadi kami akan eliminir seminimal mungkin,” yakinnya.
Pihaknya sudah berkonsultasi dengan KPK untuk masalah haji dan minta untuk didampingi. "Kami tidak ingin ada penyimpangan baik di dalam maupun luar negeri," tegasnya.
Pemberantasan korupsi menjadi agenda besar Presiden Prabowo Subianto sebagaimana tercantum dalam perumusan Astacita poin ketujuh yaitu memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Dalam beberapa kesempatan, Presiden Prabowo terus menekankan komitmennya memberantas korupsi dan itu disampaikan berulang kali, baik sebelum dilantik maupun setelah resmi menjadi kepala negara.
Sehubungan dengan agenda besar Prabowo, Nasaruddin ingin kementerian yang dipimpinnya juga bersih dari segala unsur penyelewengan yang merugikan negara dan umat. Ia yakin, penyelenggaraan haji dapat dikatakan sukses dan lancar, ketika umat terlayani dengan baik, dan secara teknis tak ada penyelewengan apapun yang merugikan negara.
"Saya mengingatkan kepada aparat Kemenag, hari ini kita akan membersihkan secara total Kementerian Agama. Motto kami, haji tahun ini harus lebih sukses, siapa yang mengelolanya kita bareng-bareng," tekannya lagi. (sic)
