WARTALENTERA-Dalam lima tahun, sedikitnya 1.400 jiwa melayang karena bencana tanah longsor. Musim hujan menyebabkan bencana banjir dan tanah longsor, menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat di sekitar lereng perbukitan, kaki gunung, dan bantaran sungai.
Menurut data BNPB, dalam lima tahun terakhir, sedikitnya 1.400 jiwa menjadi korban akibat longsor. ”Tanah longsor terjadi hampir setiap hari, dan seringkali tanpa peringatan dini,” ujar Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi BNPB Abdul Muhari, Selasa (3/6/2025).
Ia menegaskan pentingnya sistem deteksi dini yang mampu menyelamatkan lebih banyak nyawa sebelum tanah bergerak. BNPB mencatat dari tahun 2020 hingga 2024, korban meninggal dan hilang akibat longsor mendekati 1.500 jiwa.
Tahun 2024 menjadi yang paling tragis dengan 235 korban jiwa dari ratusan kejadian. Jawa Barat tercatat sebagai provinsi paling rawan. Kabupaten Bogor menjadi wilayah dengan kasus tertinggi, disusul Sukabumi, Kota Bogor, Ciamis, dan Sumedang.
Lonjakan kejadian dikaitkan dengan maraknya alih fungsi lahan dan pembangunan permukiman di zona rawan. Tragedi longsor di Gunung Kuda, Cirebon, yang menewaskan 21 pekerja tambang dan masih menyisakan empat orang hilang menjadi bukti nyata bahwa longsor bukan hanya bencana alam, melainkan buah dari kelalaian tata kelola sumber daya.
Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Muhammad Wafid menekankan pentingnya memperbarui peta risiko dan mempertegas zonasi rawan dalam dokumen tata ruang daerah. Sejauh ini, sistem peringatan dini berbasis komunitas bernama Landslide Early Warning System (LEWS) telah diterapkan di lebih dari 150 desa melalui kerja sama antara Universitas Gadjah Mada dan BNPB.
Sistem ini telah diakui dunia lewat sertifikasi ISO 22327 dari International Organization for Standardization (ISO). Namun, cakupan LEWS masih terbatas. Pemerintah menargetkan perluasan ke tingkat nasional agar lebih banyak desa rawan bisa terlindungi.
Wafid menambahkan, aktivitas manusia memperparah risiko longsor. ”Alih fungsi hutan menjadi permukiman dan tambang terbuka tanpa kajian memicu degradasi lahan,” ujarnya.
Anomali iklim akibat pemanasan global turut memperburuk situasi. Hujan ekstrem kini kerap mengguyur daerah yang sebelumnya tergolong aman dari longsor.
Badan Geologi, katanya, secara rutin menyerahkan rekomendasi teknis kepada pemerintah daerah, tetapi pelaksanaannya kerap diabaikan. ”Sistem peringatan dini akan efektif hanya jika tata ruang ditegakkan dan perilaku manusia dikendalikan,” tegasnya.
LEWS mencakup tujuh subsistem, mulai dari penilaian risiko hingga simulasi evakuasi. Pendekatan berbasis masyarakat ini bertujuan membentuk budaya kesiapsiagaan, bukan sekadar memasang alat. Indonesia, yang dikenal sebagai laboratorium bencana dunia memiliki lebih dari 40 juta warga tinggal di zona rawan.
Maka, membangun sistem peringatan dini longsor berskala nasional bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendesak. ”Infrastruktur peringatan dini bukan hanya soal alat, tapi investasi dalam pengetahuan, pelatihan, dan keterlibatan masyarakat,” ungkapnya lagi. (sic)
