WARTALENTERA – Relawan Arus Bawah Prabowo (ABP) memberikan apresiasi terhadap langkah cepat Pemerintah dalam menangani polemik dugaan aktivitas pertambangan nikel di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Sekretaris Jenderal ABP Ary Nugroho menilai, langkah yang diambil pemerintah mencerminkan keseriusan dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus merespons aspirasi rakyat. “Ini menunjukkan keberpihakan pada kelestarian lingkungan dan aspirasi rakyat. Raja Ampat adalah aset bangsa yang harus kita jaga bersama,” ujar Ary dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (6/6/2025).
Apresiasi ini diberikan menyusul upaya Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya yang secara langsung melakukan koordinasi dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dan Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq untuk merespons isu yang berkembang. Ary menyebutkan bahwa ketegasan pemerintah disambut positif oleh berbagai kalangan masyarakat, termasuk para relawan ABP. “Kami percaya dengan ketegasan Presiden dan kerja cepat para menteri, kepentingan rakyat dan alam Raja Ampat bisa tetap terlindungi,” tegas Ary.
Ia menambahkan bahwa ABP akan terus mengawal perkembangan isu tersebut agar tidak ada kompromi terhadap kerusakan lingkungan demi kepentingan sesaat.
Raja Ampat, lanjutnya, dikenal dunia sebagai kawasan dengan keanekaragaman hayati laut yang luar biasa dan merupakan ikon pariwisata Indonesia, sehingga harus dijaga dari ancaman industri ekstraktif.
Sebelumnya, Seskab Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa pemerintah telah bergerak cepat dalam menyikapi laporan soal tambang nikel di Raja Ampat.
“Sudah langsung ditindaklanjuti. Pak Menteri ESDM dan Pak Menteri Lingkungan Hidup sudah mengambil langkah yang diperlukan pada saat ini,” kata Teddy, dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (5/6).
Sementara itu, Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq menyatakan bahwa pihaknya akan segera melakukan peninjauan langsung atas laporan aktivitas pertambangan di wilayah Raja Ampat dan membuka kemungkinan menempuh langkah hukum jika diperlukan.
“Raja Ampat juga kami teliti, sudah kami lakukan mapping, secepatnya kami akan ke sana,” kata Hanif usai menghadiri peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2025 di Kabupaten Badung, Bali.
Hanif melanjutkan, “Atau paling tidak kami akan segerakan mengambil langkah-langkah hukum terkait dengan kegiatan Raja Ampat setelah melalui kajian-kajian.”
Langkah responsif ini diharapkan menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah berkomitmen menjaga kawasan konservasi dari potensi ancaman industri yang tidak berkelanjutan. (kom)
