WARTALENTERA - Nama baru untuk BTN Syariah sudah disiapkan Presiden Prabowo Subianto. Sebagai upaya melahirkan Bank Umum Syariah (BUS), PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk menandatangani Akta Jual Beli dan pengambilalihan saham PT Bank Victoria Syariah (BVIS).
Pengambilalihan saham BVIS merupakan bagian dari proses pemisahan (spin-off) BTN Syariah, selaku Unit Usaha Syariah (UUS) milik BTN.
Penandatanganan Akta Jual Beli dan pengambilalihan saham tersebut dilakukan BTN bersama para pemegang saham BVIS, PT Victoria Investama Tbk dan PT Bank Victoria International Tbk di Menara BTN 1 Jakarta, Kamis (5/6/2025).
“Proses spin-off BTN Syariah direncanakan dapat berlangsung sekitar Oktober hingga November tahun ini,” ungkap Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu.
Setelah spin-off, sambung Nixon, maka BTN Syariah yang digabungkan dengan BVIS akan menjadi lebih besar.
Nixon menegaskan, pihaknya sudah berjanji kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, bahwa bank syariah baru ini ditargetkan untuk menjadi terbesar kedua dalam kurun waktu yang tidak lama. Dengan bisnis yang efisien, inklusif, dan berbasis nilai-nilai syariah.
“Karena tidak cukup hanya satu bank yang melayani kebutuhan syariah, karena market-nya luas,” tandas Nixon.
Ia melanjutkan, setelah muncul PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau BSI, yang kini menjadi bank syariah terbesar di Indonesia, mindset masyarakat akan kebutuhan produk syariah pun kian terbuka.
Padahal dahulu, imbuhnya, syariah dikesankan sesuatu hal yang sangat tradisional dan kuno. Bahkan, ada yang mengaitkannya dengan kredit macet.
“Sejak ada BSI, sekarang banyak masyarakat yang pindah, memilih akad syariah. Secara tidak langsung kami (BTN Syariah) ikut kecipratan, dan BSI telah mengedukasi dan melakukan penetrasi keuangan syariah,” ujarnya.
Terkait nama pengganti untuk BTN Syariah, Nixon mengaku belum bisa mengumumkannya.
“Kami sudah ada ancer-ancer nama baru. Tapi bukan dari saya, ini dari Presiden Prabowo Subianto. Makanya tidak boleh ngomong sekarang, karena ada unsur legal,” kata Nixon.
Nama baru dari Presiden Prabowo itu, berdasarkan usulan BTN dan Menteri BUMN. Yang diharapkan, bank baru ini akan diresmikan dan beroperasi setidaknya sebelum 2025 berakhir.
Nixon menjelaskan, perlu diakukan Rapat Umum Pemegang Saham baik di BTN maupun Bank Victoria Syariah. Karena akan ada perubahan anggaran dasar, merek, dan lain-lainnya.
Nixon mengatakan, BTN melakukan penandatanganan dokumen akuisisi tersebut pada 5 Juni 2025 setelah menerima surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon perusahaan pengendali.
“Nilainya kurang lebih Rp1,5 triliun atau sekitar 1,4 hingga 1,5 kali buku BVIS,” sebut Nixon.
Dengan visi menjadikan BTN Syariah sebagai kategori KBMI (Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti) II, dan rasio kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio (CAR) sebesar 18-19 persen, Nixon mengatakan, dibutuhkan modal awal sekitar Rp6 triliun yang berasal dari pendanaan BTN sekitar Rp3,5 triliun hingga Rp4 triliun.
Modal itu bisa dipenuhi dengan nilai pembelian BVIS Rp1,5 triliun, serta rights issue sebesar Rp1 triliun yang akan dilakukan dalam beberapa bulan ke depan.
Sekadar informasi, pada akhir 2023, total aset BTN Syariah telah mencapai Rp54,28 triliun. Sehingga BTN Syariah wajib spin-off dalam kurun waktu dua tahun setelah laporan keuangan tersebut, yakni sebelum tahun 2025 berakhir.
“Pada Oktober tahun ini, mungkin asetnya sudah mencapai sekitar Rp65 hingga Rp 67 triliun,” ujarnya.
Sementara, Direktur Utama Victoria Investama Aldo Jusuf Tjahaja mengaku optimistis, BVIS di bawah naungan BTN akan menjadi lembaga keuangan syariah yang terus tumbuh dan kompetitif di masa yang akan datang.
“Dan menjadi salah satu institusi pemain kuat di perbankan syariah Indonesia,” ujar Aldo. (inx)
Editor : Inge Mangkoe
