WARTALENTERA-Tepis rumor reshuffle, Mensesneg (Menteri Sekretaris Negara) Prasetyo Hadi menyatakan bahwa reshuffle Kabinet Merah Putih bukanlah prioritas dalam waktu dekat, sebab pemerintah masih fokus menyelesaikan sejumlah persoalan lintas sektor yang sedang dihadapi. Ia menyebut, seluruh spekulasi mengenai waktu pelaksanaan serta keterlibatan partai politik dalam koalisi pemerintah belum memiliki dasar yang jelas.
"Sebagaimana yang sudah pernah saya sampaikan, sampai hari ini belum ada (rencana reshuffle-Red)," kata Prasetyo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/6/2025). Ia mengingatkan, agar publik tidak berspekulasi berlebihan terkait waktu pergantian susunan kabinet di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Prasetyo menegaskan, bahwa fokus utama pemerintah saat ini adalah menyelesaikan berbagai persoalan lintas sektor yang sedang dihadapi, seperti di bidang energi, kehutanan, lingkungan hidup, dan pariwisata.
Ia menekankan bahwa evaluasi terhadap kinerja kementerian dan lembaga terus dilakukan secara menyeluruh, namun reshuffle bukanlah prioritas dalam waktu dekat.
"Masih banyak masalah PR yang harus kita selesaikan. Jadi kita lebih fokus ke menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi bersama-sama daripada sekadar membahas reshuffle," tegasnya.
Terkait isu yang mengaitkan masuknya PDIP sebagai koalisi pemerintah berdasarkan pertemuannya dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, baru-baru ini, ia memastikan bahwa hal itu tidak masuk dalam pokok perbincangan mereka. "Enggak (ada pembahasan). Belum," jawabnya singkat.
Isu reshuffle Kabinet Merah Putih yang kembali berembus dari lingkungan istana disebut hal wajar. Praktisi Ilmu Komunikasi, Algooth Putranto menilai, pemanggilan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Budi Gunadi, ke Istana pada Selasa, 3 Juni 2025, juga kewenangan presiden.
"Saya melihat rumor reshuffle (Menkes) itu menjadi hal yang wajar," kata Algooth di Jakarta, dikutip Selasa (10/6/2025). Ia menduga, pemanggilan tersebut tak lepas dari polemik yang terjadi antara institusi pendidikan kedokteran dan Kementerian Kesehatan beberapa waktu lalu.
Pada peringatan hari Kebangkitan Nasional di Aula FKUI, Salemba, Jakarta Pusat, Selasa, 20 Mei 2025, Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) menyampaikan beberapa gugatan. Ikatan alumni FKUI mendesak pemerintah untuk mengevaluasi ulang kebijakan-kebijakan kesehatan yang tidak prorakyat tapi pro-kepentingan sesaat.
Algooth juga mencatat, sejumlah polemik yang pernah dibuat oleh Menkes di antaranya terkait pernyataan laki-laki yang memakai celana jeans ukuran 33 berpotensi lebih cepat meninggal dunia karena sudah mengalami obesitas yang dikaitkan dengan risiko kematian lebih tinggi. Selanjutnya lagi, adalah pernyataan yang menyebut orang dengan gaji Rp15 juta memiliki kepintaran dan kesehatan yang lebih baik dibandingkan bergaji Rp5 juta.
"Komunikasi semacam itu sungguh sangat berisiko. Rasanya Pak Presiden harus mempertimbangkan menteri-menterinya yang kerap menimbulkan kegaduhan dan polemik," imbaunya. (sic)
Editor : Sicillia Tan
