WARTALENTERA - Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta menyiagakan 510 personel untuk mengamankan unjuk rasa Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) bersama koalisi masyarakat sipil hari ini.
"Jumlah personel Dinas Perhubungan yang akan dilibatkan sebagai petugas pengatur lalu lintas sebanyak 510 personel," kata Kepala Dishub DKI Jakarta Budi Awaluddin di Jakarta, Rabu (28/10/2026). Dishub DKI juga melakukan pengalihan arus lalu lintas di beberapa titik di ibu kota sehingga kegiatan unjuk rasa dan lalu lintas tetap dapat berjalan dengan lancar.
Budi mengimbau kepada seluruh pengguna jalan maupun pengguna Kereta Api jarak jauh yang hendak naik atau turun di Stasiun Gambir agar menghindari kawasan tersebut.
Dia juga mengimbau agar masyarakat menyesuaikan waktu dan rute perjalanan, mematuhi rambu lalu lintas dan arahan petugas di lapangan, serta mengutamakan keselamatan berlalu lintas.
Diberitakan sebelumnya, BEM UI bakal menggelar unjuk rasa di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, pada Rabu (28/10/2026). Kepala Departemen Kajian Strategis BEM UI 2026 Namora Siahaan mengatakan unjuk rasa tersebut dijadwalkan hanya berlangsung di kawasan Bundaran HI pada Rabu siang. "Di HI saja, ya, jam 14.00 WIB," ujar Namora. Menurutnya, mahasiswa UI yang berpartisipasi akan berangkat bersama dengan fakultas masing-masing.
Terpisah, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo berharap agar aksi unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa di enam titik Jakarta dapat berlangsung dengan tertib, aman dan nyaman. "Saya sebagai Gubernur Jakarta bersama Pak Wagub berharap, berkeinginan bahwa aksi ataupun demonstrasi yang diadakan berlangsung dengan tertib, aman, dan nyaman,” kata Pramono.
Dia juga berharap agar tuntutan dari para peserta aksi unjuk rasa tersebut dapat didengarkan dengan baik oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah Jakarta sendiri. "Sehingga, dengan demikian saya berharap betul bahwa demonstrasi yang berlangsung hari ini mudah-mudahan berlangsung dengan aman, nyaman, tertib, dan apa yang menjadi aspirasi bisa diantisipasi ataupun dijalankan oleh pemerintah yang ada,” tutup Pramono. (nic)
