WARTALENTERA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan menggelar rapat koordinasi pekan depan guna mengevaluasi kegiatan pertambangan di pulau kecil. Khususnya terkait operasional PT GAG Nikel di Pulau Gag, Raja Ampat, Papua Barat Daya.
“Kami akan lakukan evaluasi bersama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, hari Selasa besok kami mengadakan rapat koordinasi,” ujar Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (13/6/2025).
Menurut Yuliot, perusahaan tambang nikel tersebut memiliki sejumlah kewajiban yang harus dipenuhi karena beroperasi di kawasan yang dikategorikan sebagai pulau kecil. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 27 Tahun 2007 mengenai pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, pulau kecil didefinisikan sebagai pulau dengan luas maksimal 2.000 km².
Adapun Pulau Gag memiliki luas sekitar 6 ribu hektare atau 60 km², yang berarti masuk dalam kategori tersebut. “Jadi, ya, kami melihat pengaturan itu apakah terpenuhi atau tidak. Itu kami akan lakukan evaluasi bersama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan,” jelas Yuliot.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana sebelumnya menyampaikan bahwa operasional PT GAG Nikel saat ini masih dihentikan sementara, meskipun kontrak karya perusahaan tersebut tidak dicabut. “Pemberhentian operasional akan berlanjut hingga investigasi lingkungan selesai dilakukan,” kata Dadan. Evaluasi ini dilakukan menyusul kekhawatiran akan dampak lingkungan dari aktivitas tambang di wilayah pesisir sensitif tersebut.
PT GAG Nikel diketahui telah melakukan eksplorasi awal di Pulau Gag sejak 1972. Kemudian, penandatanganan Kontrak Karya dilakukan pada 1998, dan dilanjutkan ke tahap eksplorasi hingga 2002. Tahap perpanjangan eksplorasi dilakukan pada 2006–2008, studi kelayakan dilaksanakan pada 2008–2013, dan konstruksi berlangsung antara 2015–2017. Produksi pertama PT GAG Nikel dimulai pada November 2017, dan perusahaan telah mengantongi izin produksi hingga November 2047. (kom)
