WARTALENTERA - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menegaskan komitmen kuat Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dalam mendukung visi Presiden Prabowo Subianto terkait transformasi pembangunan infrastruktur.
Komitmen itu disampaikan Menteri Dody dalam pertemuan strategis bersama Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sonny Harry Budiutomo Harmadi, di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Kamis (19/6/2025).
Pertemuan tersebut secara khusus membahas upaya menurunkan nilai Incremental Capital Output Ratio (ICOR)—rasio yang menunjukkan efisiensi investasi terhadap pertumbuhan output ekonomi. Menteri Dody menegaskan bahwa jargon "PU608" bukan sekadar slogan kosong, melainkan representasi keseriusan Kementerian PU dalam menyelidiki akar permasalahan tingginya ICOR sekaligus menyusun strategi konkret untuk menurunkannya.
“Kami di Kementerian PU memandang ICOR sebagai tolok ukur strategis. Kami tidak hanya berbicara tentang efisiensi investasi, tetapi benar-benar turun ke lapangan untuk mengetahui penyebab utama tingginya ICOR. Strategi PU608 menjadi langkah nyata untuk memastikan setiap rupiah anggaran pembangunan menghasilkan manfaat ekonomi yang optimal dan merata,” tegas Menteri Dody.
ICOR yang tinggi mencerminkan perlunya tambahan investasi besar untuk pertumbuhan ekonomi. Saat ini, nilai ICOR nasional menurut data BPS mencapai 6,47. Menteri Dody menyatakan, angka ini masih memiliki potensi untuk ditekan melalui investasi yang lebih terarah dan efisien, selaras dengan arahan Presiden Prabowo untuk mencapai pembangunan inklusif di seluruh wilayah Indonesia.
Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo Harmadi menyambut positif upaya konkret yang dilakukan Menteri Dody melalui Kementerian PU. Sonny menjelaskan, sektor konstruksi berperan penting dalam menurunkan ICOR karena dampaknya yang luas terhadap berbagai sektor strategis lainnya.
“Pembangunan infrastruktur yang tepat sasaran tidak hanya menggerakkan roda ekonomi tetapi juga mempercepat pertumbuhan di sektor industri, pertanian, dan membuka akses bagi daerah yang selama ini kurang mendapat perhatian,” ujar Sonny.
Dia juga menekankan pentingnya perencanaan infrastruktur dengan mempertimbangkan umur manfaat jangka panjang agar investasi tetap produktif dalam waktu lama. Menurutnya, Kementerian PU berada di garis depan dalam upaya memastikan bahwa infrastruktur yang dibangun mampu bertahan dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Pertemuan itu akan ditindaklanjuti dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian PU dan BPS yang saat ini tengah dalam tahap persiapan sebagai langkah awal kolaborasi teknis dalam merancang metodologi efisiensi investasi yang lebih baik. (vit)
