WARTALENTERA - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus meningkatkan kinerja infrastruktur pengendali banjir untuk mereduksi potensi risiko banjir dan tsunami. Salah satunya dengan melakukan penanganan pada tiga sungai di Kota Palu. Ketiga sungai itu yakni Palu-Lariang, sungai Kawatuna, dan Sungai Ngia.
Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan bahwa Pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan ketahanan wilayah terhadap bencana banjir melalui pembangunan dan penguatan infrastruktur pengendali banjir yang terintegrasi, berkelanjutan, dan adaptif terhadap perubahan iklim.
Bencana gempa bumi dan tsunami yang terjadi pada tahun 2018 mengakibatkan kerusakan parah pada bagian hilir Sungai Palu yang merupakan sungai primer Daerah Aliran Sungai (DAS) Palu-Lariang.
Selain itu, endapan sedimen menumpuk di gorong-gorong bawah landasan pacu bandara yang dilalui Sungai Kawatuna serta di sepanjang aliran Sungai Ngia yang terhubung dengan saluran irigasi sehingga membahayakan fungsi infrastruktur bandara dan saluran irigasi.
Akumulasi sedimen di badan-badan sungai ini kemudian menjadi salah satu penyebab banjir bandang pada tahun 2019 lalu.
Menurut Kepala BWS Sulawesi III Palu Dedi Yudha Lesmana, yang melandasi penanganan terhadap 3 sungai sejak Agustus 2022. Saat ini progresnya sudah 81,14 persen dan ditargetkan selesai pada tahun 2025.
Ruang lingkup pekerjaan pada Sungai Palu mencakup pembangunan tanggul sungai sepanjang 376 meter di sisi kiri dan 368 meter di sisi kanan, tanggul pantai sepanjang 457 meter di sisi kiri dan 385 meter di sisi kanan, dan pengerukan sedimen sungai sepanjang 800 meter.
Sementara, untuk penanganan di Sungai Kawatuna dilakukan pembangunan konsolidasi Dam 2 unit dengan panjang masing-masing 40,5 meter dan tinggi 6 meter, 6 unit groundsill sepanjang 17,7 meter dan pengaman erosi tebing sungai (revetment). Adapun pada Sungai Ngia dibangun 3 unit konsolidasi dengan panjang 25,5 meter untuk 1 unit dan 21 meter untuk 2 unit serta groundsill untuk memperkecil kemiringan arus sungai.
“Penanganan tiga sungai ini diharapkan dapat melindungi masyarakat Palu dari bahaya banjir dan tsunami hingga seluas 133,7 ha,” ujar Dedi. (vit)
